Menurutnya, semua pihak harus terlibat aktif melakukan penanganan dan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19. Ia meminta pemerintah dari pusat sampai daerah bersama dengan seluruh kelembagaan agar betul-betul menerapkan kebijakan yang konsisten, terpadu, dan terintegrasi.
Seperti diketahui, dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 sejak World Health Organization (WHO)  menetapkan pandemi covid 19 pada 11 Maret 2020 sangat luar biasa. Dampak yang berskala mikro maupun yang makro bukan hanya berimbas  pada sektor kesehatan, tetapi meluas ke berbagai sektor strategis lainnya, misalnya ekonomi, pendiidikan, pariwisata, perdagangan, transportasi, tenaga kerja, politik dan lain-lain.
Salah satu dampak Covid-19 adalah keluarnya kebijakan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini  melarang warga keluar rumah kecuali sangat penting dan mendesak, dilarang berkerumun,  pasar dan pusat-pusat perbelanjaan dikurangi jam operasionalnya, menyebabkan menurunnya pendapatan produsen.
Pada sektor Pendidikan, pemerintah memutuskan proses belajar mengajar dilakukan secara online, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Hal ini memberi dampak psikologis yang dirasakan bukan saja anak didik tapi juga oleh para guru.
Di sektor pariwisata, dampaknya bisa dirasakan dengan penutupan penerbangan baik domestik maupun internasional. Â Penutupan tempat wisata juga menyebabkan pendapatan pemerintah di sektor pariwisata merosot tajam.
Di sektor perdagangan ditandai dengan terganggunya kegiatan eksport import sehingga menyebabkan harga-harga kebutuhan pangan semakin mahal karena kelangkaan barang. Kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya karyawan/buruh yang  kehilangan pekerjaan. Mereka terkena PHK karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak sanggup mengupah mereka.
Sejumlah langkah penting harus dilakukan oleh pemerintah dan elemen masyarakat untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 . Harus ada langkah-langkah konkret yang dilakukan baik yang bersifat preventif untuk mencegah agar penyebaran virus tersebut tidak semakin meluas maupun penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 tersebut.
Langkah-langkah yang diambil harus segera dilakukan baik individu, kelompok masyarakat, organisasi maupun oleh lembaga pemerintah, secara terorganisir, massif dan berkesinambungan.
Langkah yang telah dilakukan pemerintah  dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, antara lain menetapakan rumah sakit rujukan covid 19 sebanyak 132 rumah sakit pemerintah, 109 Rumah Sakit milik TNI, 53 Rumah Sakit Polri dan 65 Rumah Sakit Umum untuk menangani pasien Covid-19.
Pengawasan ketat juga dilakukan di jalur masuk Indonesia dari negara lain terutama untuk area-area yang memiliki akses langsung ke Cina yaitu Jakarta, Padang Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar, Ssurabaya, Batam dan Manado.
Pada saat yang sama, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan kebijakan  yang melarang aparatur sipil negara dan keluarganya untuk mudik selama masa pandemi. Larangan ini dituangkan dalam SK Menteri PAN-RB No 46 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Bagi ASN.
Senada dengan laraangan tersebut Kementerian Perhubungan menerbitkan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik. Larangan sementara ini meliputi penggunaan alat transportasi darat, laut, dan udara.
Pembatasan aktifitas masyarakat menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Data Bank Dunia menyatakan  bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 sebesar 0% bahkan resiko terburuknya bisa minus 3,5%.
Agar situasi ekonomi Indonesia tetap kondusif pemerintah melakukan relaksasi pembatasan sosial dengan menyosialisasikan .kepada masyarakat tentang protokol tatanan normal baru . Kebijakan pemerintah untuk menerapkan tatanan norma baru ini diharapkan berbarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab corvid-19 belum bisa diprediksi kapan akan berakhir.
Penanggulangan Covid-19 harus melibatkan semua pihak, seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat agar penanganannya lebih efektif. Selain melibatkan banyak pihak, penanganan Covid-19 juga harus berskala besar dan upaya-upaya yang dilakukan juga berkesinambungan serta terorganisir dengan baik. (*)
