Alif pun mendasarkan dugaan kerugian negara akibat bisnis PCR itu berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW).
“Tim kuasa hukum kami yang sudah mendetailkan, tapi yang pasti dari ICW mengatakan ada sepuluhan triliun lebih yang menjadi kerugian dari kasus PCR ini,” ujarnya.
Eks Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto menyebut para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.
Sementara, dilansir akun instagram Luhut @luhut.pandjaitan membantah kabar itu. Dia mengaku bahwa dirinya tidak pernah memgambil sedikit pun keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia,
Senada, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, membantah tudingan Erick bermain-main dalam bisnis PCR itu.
Pasalnya, PT GSI, perusahaan yang dikaitkan dengan Erick hanya melakukan 700 ribu tes alias tak signifikan dibandingkan keseluruhan pengetesan.
“Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen,” ungkap Arya kepada media, Selasa (2/11/2021) lalu.
Senada, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menepis kabar Luhut turut mendirikan PT GSI untuk bisnis tes PCR. Dia berkata Luhut hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi.
“Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” kata Jodi, Senin (1/11/2021). (net)
