BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Para pengusaha bidang konstruksi di Kota Bogor mempertanyakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dalam APBD Perubahan 2021. Lantaran, ABT tersebut sampai saat ini belum jelas penyalurannya.
“Saya ketua AKSI Kota Bogor, ingin mempertanyakan ABT karena banyak dari kita para ketua asosiasi itu meradang. Karena sudah waktunya pada saat deadline ini di akhir bulan November tidak tahu ABT-nya sejauh mana,” kata Ketua Asosiasi Jasa Kontruksi (Aksi) Deni Andriyanto.
Pihaknya mempertanyakan penyaluran ABT tersebut terutama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor. Sebab instansi itu disebut memiliki alokasi ABT cukup jumbo.
“DPUPR yang kita dapat informasi itu cukup banyak ABT di Kota Bogor, tapi sampai hari ini kita tidak tahu, ini kemana. Terus terang dari paket-paket yang lelang pun kita banyak yang tidak tersosialisasi, tidak kebagian dengan pengusaha-pengusaha yang ada,” ungkapnya.
“Jadi yang kita pertanyakan ini sekarang anggaran (ABT) ini kemana, baik dari dinas terkait maupun dari para dewan,” kata Deni menambahkan.
Ditempat yang sama, Ketua Gapeksindo Kota Bogor, Dida Wahyudi mengatakan, bahwa para pengusaha yang tergabung Forum Komunikasi Usaha Jasa Kontruksi (Forkopjakon) yang terdiri 230 badan usaha ini merasakan sampai saat ini ketidakjelasan informasi soal ABT.
“Tapi kita merasa katakanlah sampai sejauh ini informasi untuk ABT ini tidak jelas, gelap atau abu abu, kemana itu larinya barang. Jadi kita mempertanyakan itu dan mendorong supaya memang katakanlah yang menjadi paket-paket ini harusnya disalurkan kepada pengusaha-pengusaha lokal, kearifan lokal dijalankan, karena pemberdayaan kita sebagai ketua juga untuk anggotanya harus ada,” tegasnya.
Selain ABT, Dida juga menyinggung soal kegiatan reguler yang masih dipertanyakan pihaknya. Sebab, pihaknya merasa keseimbangan profesional memang jauh dari harapan kami, apalagi dalam forum ini tergabung 12 asosiasi, di antaranya Gapensi, Gapeksindo, AKSI, Garansi, Askindo, Gapeknas, Aspeksindo.
“Kebetulan kita mewakili asosiasi juga mewakili forum mempertanyakan masalah ABT ini, jadi kita ingin ada perubahan yang sifatnya memang harusnya paket-paket ini distribusikan ke kita yang notabene adalah para pengusaha. Tolong ini diperhatikan oleh pihak-pihak terkait misalnya dewan ataupun dinas-dinas yang ada di situ regulasinya berjalan,” tandasnya.
Senada disampaikan Ketua Gapensi Kota Bogor Irwan M. Nur. Kata Irwan, Gapensi Kota Bogor bergabung 123 badan usaha aktif yang memang akhir-akhir ini sedang agak resah mempertanyakan informasi ABT.
“Sebagaimana diketahui ABT banyak di aspirasi dewan. Itu yang dipertanyakan ke dewan, juga akhirnya ke dinas terkait dan Kadin sebagai induk organisasi kami,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, ada beberapa hal hasil diskusi bersama asosiasi, salah satunya alokasi ABT bisa menjadi bagian dari para pengusaha di Kota Bogor. “Mudah-mudahan kedepannya ABT bisa menjadi bagian dari kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal. Mudah-mudahan kegundahan kami tentang ABT di akhir 2021 ini segera didistribusikan kepada kami betul-betul pelaksana di lapangan,” pungkasnya. (Aditya)
Bagi Halaman
