PT Bisa Manfaatkan Diskon Tarif Pajak 50%, Bukan Lagi PPh Final

BOGOR-TODAY.COM, JAKARTA – Wajib pajak badan UMKM berbentuk perseroan terbatas (PT) yang sudah tidak lagi menggunakan rezim pajak penghasilan (PPh) final PP 23/2018 dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif 50%. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (10/2/2022).

Contact center Ditjen Pajak (DJP) menyatakan jika pada 2021 PT tersebut sudah harus menggunakan tarif umum, angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan masih nihil selama tahun lalu. Hal ini dikarenakan PT tersebut dianggap sebagai wajib pajak baru.

“Nantinya saat perhitungan pajak di SPT Tahunan [yang dilaporkan tahun ini], wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%,” tulis akun Twitter @kring_pajak.

Pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh yang dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh. Tarif tersebut dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian omzet sampai dengan Rp4,8 miliar. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 31E UU PPh. Simak ‘UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini’.

https://youtu.be/c71UMsJVo-I

Sesuai dengan ketentuan dalam PP 23/2018, penggunaan skema PPh final dibatasi selama 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan PT. Adapun PT yang menggunakan PPh final UMKM sejak 2018 atau sebelumnya sudah harus menggunakan rezim pajak normal mulai tahun pajak 2021.

Selain mengenai pajak UMKM berbentuk PT yang sudah tidak menggunakan rezim PPh final PP 23/2018, ada pula bahasan tentang program pengungkapan sukarela (PPS). Kemudian, masih ada bahasan terkait dengan pelaporan SPT Tahunan.

Mulai Bayar Angsuran PPh Pasal 25

Berdasarkan pada penjelasan Kring Pajak melalui Twitter, setelah menyampaikan SPT Tahunan 2021, wajib pajak UMKM berbentuk PT tersebut memiliki kewajiban untuk mulai mengangsur PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan umum.

Untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2022 tersebut, wajib pajak bersangkutan harus menghitung jumlah PPh terutang tahun pajak 2021 serta kredit pajak sepanjang tahun pajak 2021 terlebih dahulu.

Contoh, bila wajib pajak memiliki PPh terutang tahun 2021 senilai Rp50 juta dan kredit pajak senilai Rp20 juta maka dasar penghitungan PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2022 adalah sebesar Rp30 juta. Setiap bulan, angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2022 yang harus dibayar senilai Rp2,5 juta.

Aplikasi Pelaporan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 25

Aplikasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 sesuai dengan PMK 3/2022 belum tersedia di DJP Online. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak itu wajib disampaikan. Nantinya, aplikasi pelaporan akan tersedia pada fitur e-reporting insentif Covid-19.

“Apabila sudah tersedia, untuk melaporkannya wajib pajak dapat mengunjungi situs www.pajak.go.id dan login dengan akun DJP Online masing-masing,” ujar Neilmaldrin. (net)