Dewan dan Kades se Bogor Barat Diskusi Program, Kades Leuwiliang Pertanyakan Dana TJSL

BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Bogor bagian barat dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor daerah pemilihan (dapil) IV dan V menggelar diskusi membahas isu pembangunan di Bumi Tegar Beriman.

Diskusi dengan mengusung tema ‘Menjalin Sinergitas Kepala Desa Dengan DPRD, Guna Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju di Indonesia’ berlangsung di Vila Bambu, Desa Sibanteng, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor pada Minggu (13/2/2022).

“Keberpihakan Bupati untuk pembanguna telah terbukti dengan adanya program satu miliar satu desa (Samisade). Untuk tahun ini 166 desa yang tersebar di Bogor Barat kembali mendapatkan dana, dimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembalii mengucurkan dana untuk Bogor Barat sebesar Rp 850 miliar,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Dalung Permadi saat diskusi.

Menurut dia, keluhan dan harapan kepala desa yang disampaikan dalam diskusi mengenai dana aspirasi sebenarnya telah terjawab melalui program satu miliar satu desa.

“Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor senilai Rp 8 triliun itu, sebenarnya wilayah barat cukup besar yakni sekitar Rp 800 miliar lebih. Terkait TJSL nanti ketika pembahasan akan kita libatkan para akademisi, supaya tidak berbenturan dengan aturan yang ada,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari dapil V, Aan Triana menilai pertemuan tersebut sangat bermanfaat. Dan Aan berharap pertemuan seperti itu harus digalakkan guna menyatukan persepsi dalam rangka sinergitas antara kepala desa dan angota dewan.

“DPRD punya program kepala desa punya program jika disinergikan menjadi satu akan lebih baik, selain tentang program kita juga bahas tentang revisi tata ruang yang sudah waktunya direvisi,” ungkap Aan.

“revisi tata ruang itu lebih kepada bagai mana persiapan menghadapi Bogor barat ketika nanti menjadi ibu kota, jadi kalo udah dicabut moratorium oleh Presiden, tata ruangnya udah siap dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari Bogor barat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Leuwiliang, Iman Nurhaiman, mengeluhkan sulitnya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari perusahaan yang berada di wilayahnya.

“Iya pak, tiap kami pemerintahan desa menanyakan ke perusahaan atas tanggungjawab CSR namun, jawabnya selalu sudah ke Kabupaten dan anggota dewan juga kalo dihubungi lewat telepon suka susah,” tutur kades. (Didin/CR)