Dorong Program Ketahan Pangan, Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Minta Pemda Lebih Peka Tangani Stunting

BOGOR-TODAY.COM, BOGOR Rapat penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023 di soal anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.

Dewan
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Dadeng.

Pasalnya Kabupaten Bogor dinilai masih rawan stunting, dan hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Komisi I yang turut hadir dalam rapat Forum Perangkat Daerah di hotel Lor In Bogor, berdasarkan data dari Dinas Ketahan Pangan Provinsi Jawa Barat.

“Sudah waktunya Kabupaten Bogor lebih peka dan lebih intensif dalam penanggulangan permasalahan rawan gizi, dimana dalam hal ini Bupati harus terus memberikan porsi program penanggulangan pangan,” tutur Anggota Dewan Komisi I, Dadeng, Senin (21/2/2022).

BACA JUGA :  Daftar Pebulu Tangkis Indonesia di Thailand Open 2024

Dadeng menilai, pentingnya Dinas terkait yakni, Dinas Ketahan Pangan turun langsung ke akar rumput (masyarakat bawah.red) yang ada di pelosok desa terpencil agar mengetahui situasi dan kondisi masyarakat dengan seutuhnya, bukan hanya dari katanya.

“Dinas Ketahanan Pangan harus terus masif dalam mensosialisasikan penggunaan pengganti beras untuk bahan kebutuhan pokok pengganti karbohidrat, agar menjelang bulan Ramadhan dan pasca pandemik ini pelayanannya kepada masyarakat maksimal,” ungkapnya.

Disamping itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan dengan tegas bahwa dalam rangka mempersiapkan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi, DPRD Kabupaten Bogor mendukung penuh.

BACA JUGA :  Pamong Walagri Bantu ASN Kota Bogor Tingkatkan Produktivitas

“Sekarang saya akan terus kawal dengan pihak eksekutif agar Kabupaten Bogor terbebas dari kerawanan pangan, dari gizi buruk, dan Setunting. Karna Kabupaten Bogor menempati urutan 5 terakhir dalam pola pangan harapan,” tukasnya dengan tegas.

Sementara itu, Sekertaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), Dr Anas menekankan agar penduduk Indonesia tidak rawan pangan menjelang hari raya.

“Dalam hal ini harus ada kerjasama antar berbagai lembaga dalam penanggulangan kerawanan pangan karna pangan merupakan unsur penting, sehingga penanganannya pun dikhususkan di kementerian yang jadi badan penanggulangan kerawanan pangan,” tukasnya. (Didin/CR)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================