
BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Nasib ratusan masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor menerpa beberapa wilayah di Kabupaten Bogor pada awal 2020 lalu itu, nampaknya harus lebih sabaran untuk mendapatkan bantuan hunian tetap (Huntap).
Pasalnya, bantuan yang sempat dijanjikan pemerintah itu masih menemui kendala dan hambatan diantaranya terkait lahan yang akan dipergunakan untuk Huntap tersebut.
“Terus terang saya juga prihatin, karena kemarin kita ada bantuan untuk huntap Rp 25 miliar tapi harus dikembalikan ke kas provinsi,” ungkap Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahayuwijaya disela acara kajian dan diskusi publik di Aula Kantor Kecamatan Cigudeg, Sabtu (26/3/2022).
Alasan dikembalikannya bantuan Provinsi sebesar Rp 25 miliar tersebut, selain lahannya belum siap, minimnya kolaborasi pemerintah daerah dan ego bisnis BUMN yang dinilai menjadi kendala.
“Seperti yang saya sampaikan di depan bahwa kolaborasi itu kata kunci, karna gak mungkin kita membereskan satu urusan itu dengan sendirian, apa lagi dengan banyak urusan,” sambung politisi Partai Demokrat tersebut.
AW menilai tidak gampang mencari lahan untuk membangun sekian ratus Huntap, karena disisilain ada lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkena pembebasan untuk Huntap. AW mengungkapkan kesulitannya merayu BUMN, karena memotong satu pohon pihak BUMN minta ganti rugi.
“Kabupaten Bogor kena bencana, Pemprov siap bantu anggarannya, masa lahannya minta ke Pemerintah Kabupaten Bogor lagi, kan harusnya ada dong empati dari ribuan hektare lahan milik BUMN, kita boleh bisnis, kita boleh berusaha cari nafkah dan membesarkan perusahaan, tapi harapan saya kemanusiaan juga dikedepankan,” tutup Anggota Komisi V, DPRD Provinsi Jawa Barat. (Didin/CR)
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















