Bupati Bogor, Ade Yasin menyampaikan, melalui Program Samisade dirinya ingin memberikan pembangunan yang adil dan merata bagi 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor. Meskipun perlu waktu untuk bisa membuat infrastuktur di seluruh desa itu bagus. “Kita cicil melalui Samisade, lama-lama selesai, lama-lama desa menikmati indahnya hidup di desa dengan infrastruktur yang lengkap dan layak,” ujar Ade Yasin.
Tambah Ade Yasin mengungkapkan, ketika seluruh infrastruktur di desa sudah bagus, mana lagi yang harus dibangun, maka anggaran Samisade bisa di geser ke pemberdayaan masyarakat, permodalan masyarakat atau pelaku UMKM, semua harus kebagian porsi, karena Kabupaten Bogor ini terdiri dari banyak desa sehingga urusan desa ini harus diselesaikan. Termasuk 19 kelurahan juga akan ia selesaikan sesuai dengan porsinya masing-masing.
“Kalau kelurahan dipimpin oleh PNS yang ditugaskan oleh Bupati, jadi Bupati kapan saja bisa berkomunikasi dan mengakses anggarannya, baik melalui kecamatan atau langsung ke kelurahan juga bisa, tapi ke desa kan ada aturan mainnya, karena desa itu otonom, desa itu dipilih oleh masyarakat, kadesnya. Banyak janji-janji kades yang harus juga diselesikan, apa yang dijanjikan kalau tidak ada anggaran susah, makanya saya luncurkan bantuan melalui Program Samisade, jadi janji siapapun akan terpenuhi,” Jelas Bupati Bogor.
Menurutnya, Pemerintah Desa cukup kesulitan dalam mewujudkan infrastruktur desa yang baik, sebab anggara ADD atau DD tidak akan bisa membiayai pembangunan infrastruktur di desa, terlebih saat ini ADD, dan DD ini proporsinya 40% BLT dan 20% ketahanan pangan, meskipun ada bantuan dari provinsi namun nominalnya hanya Rp130 juta.
“Saya tahu anggaran yang tersisa dari ADD dan DD untuk infrastruktur, supaya adil, supaya ada pemerataan makanya saya turunkan Samisade, kami berikan Rp1 milyar untuk desa. Kedepan kita akan terus membangun untuk jadikan desa di Kabupaten Bogor jadi desa yang maju, mandiri dan bisa mengangkat Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang aman, nyaman, maju dan sejahtera,” ungkapnya.
Lebih lanjut Bupati Bogor menerangkan bahwa sejumlah desa yang mendapatkan anggaran Samisade kurang dari Rp1 milyar, itu bukan karena tidak ada anggaran tetapi diverifikasi dari proposal yang diajukan serta verifikasi lapangan oleh tim ahli dan tim teknis, sehingga anggarannya sesuai dengan seharusnya. Proposal yang diajukan ke pemerintah daerah harus melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk BPD.
“Ketika mengajukan Rp1M, tetapi saat dicek lapangan oleh tim ahli dan tim teknis ternyata nilainya kurang dari Rp1M berarti yang turunnya tidak Rp1M. Jadi bukan berarti pengajuan Rp1M turun Rp1M tetapi ketika diteliti oleh tim teknis ternyata hanya membutuhkan anggaran Rp700 juta, maka turunnya Rp700 juta, kalau kelebihan nanti jadi temuan,” Ade Yasin menegaskan.
