BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bogor Raya dikabarkan bakal, kepung Istana Bogor, Jumat (8/4/2022) sore ini.
Ketua BEM Bogor, Faldi mengatakan terdapat enam poin yang akan disuarakan pada aksi nanti. Pertama, menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode, lalu yang kedua menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana 3 periode.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia.
Keempat, untuk menunda dan mengkaji ulang UU-IKN dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya.
Kelima, menuntut dan mendesak Pemerintah Pusat untuk menurunkan harga BBM dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia.
Dan yang keenam, mendesak Pemerintah Pusat untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikarenakan akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok bagi masyarakat.
“Ditengah banyaknya wacana yang tak berpihak kepada rakyat kecil, dari mulai mahalnya bahan pokok berupa minyak goreng, kenaikan harga BBM Pertamax yang berimbas pada langkanya Premium dan Pertalite di daerah-daerah, juga ketidakmampuan pemerintah menjaga iklim demokrasi dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan amandemen UUD,” papar Faldi.
Sehingga, sambung Faldi memuluskan niat jahat oligarki agar berkuasa kembali di periode selanjutnya. Ditambah lagi dengan kekeugal-ugalan rencana pemindahan Ibu Kota baru, yang di mana seharusnya pemerintah lebih fokus kepada penanganan pemulihan ekonomi pasca dihantam pandemi.
“Maka dari itu, kami Gerakan Bogor Menggugat Istana, Aliansi BEM Se-Bogor, bersama simpul-simpul perjuangan rakyat lainnya, yang di dalamnya menghimpun elemen masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa Se-Bogor Raya,” tegas Faldi.
Dengan tuntutan tersebut, pihaknya memberikan tempo kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu 3×24 jam. (B. Supriyadi).
Bagi Halaman
