BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Aksi unjuk rasa yang dilakuan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus di Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (21/4/2022) sore diwarnai kericuhan.
Kericuhan berawal saat demonstran berusaha mencoba menerobos barikade petugas kepolisian sehingga aksi dorong pun tak terhindarkan.
Pantauan di lokasi, tampak salah satu demonstran mendapat serangan dari sejumlah petugas kepolisian yang terprovokasi.
Tak berselang lama kericuhan kembali terjadi usai demonstran melontarkan kata-kata kasar kepada kepolisian.
Untuk diketahui, Aliansi mahasiswa Bogor tersebut adalah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Para mahasiswa datang dengan membawa spanduk yang bertuliskan ‘Rakyat Menjerit Harga Melejit Rakyat Sengsara’. Tak hanya itu, mahasiswa juga membawa alat pengeras suara yang di bawa menggunakan mobil bak.
Namun, aksi yang direncanakan akan digelar didepan istana kepresidenan harus kandas. Lantaran pihak kepolisian sudah membuat blokade menggunakan pagar berikade kawat duri guna pengamanan dan mengantisipasi jika terjadi tindak anarkis.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Valdo menyampaikan, bahwa, menolak kenaikan PPN 10 persen menjadi 11 persen. Kemudian mendesak presiden RI menunda IKN. Karena memang stabilitas ekonomi Indonesia sekarang ini lagi kurang stabil.
“Maka dari itu, kita mendesak presiden Jokowi untuk menunda IKN sampai nanti ekonomi di Indonesia stabil,” kata Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Valdo kepada Wartawan disela-sela aksi demo.
Lebih lanjut, kata Valdo mengatakan, Jadi, proyeksi APBN di periode Jokowi tidak memakai APBN sekitar 496 Triliun. Tetapi presiden Jokowi berbohong dan munafik.
“Bahwasannya dia bilang bahwa dia memakai APBN itu sekitar 53 persen. Jadi, hari ini kita mendesak bahwa Jokowi realisasi kan janji-janjinya,” ujarnya.
“Dan terakhir, kami mendesak pemerintah presiden jokowi untuk meresafel menteri-menteri yang membuat gaduh,” katanya. (B. Supriyadi)
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















