Tak hanya itu, Dadeng yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan meminta penjelasan Bupati Bogor Ade Yasin terkait sudah tidak adanya desa tertinggal. Namun nyatanya masih terdapat warga yang menderita gizi buruk.
Dadeng menilai program penanganan kasus gizi buruk pada awal tahun 2021-2022 tidak maksimal. Padahal, kata dia program itu telah menjadi perhatian pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat.
“Jujur saya sangat menyesalkan hal ini kembali terjadi, padahal seharunya didata melalui desa maupun kecamatan, agar tidak jadi lemah terhadap pelayanan,” jelasnya.
Menurut Dadeng, kasus ini harus dibawa dalam rapat paripurna untuk meminta pertanggungjawaban dari dinas terkait yang mendapatkan anggaran penanganan kasus gizi buruk.
“Saya nanti akan bawa ke ranah komisi dulu untuk dimintai keterangan dinas terkait, sehingga hal ini tidak kembali terjadi. Apa kurang anggaran atau kurang tenaga. Karena saya pernah menyarankan untuk penambahan petugas agar bisa mencegah sebelum terjadi,” tegasnya. (Didin/CR)
