BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Lebih dari dua tahun warga kroban bencana alam di wilayah Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor terus menggantungkan harapan bantuan berupa tempat tinggal yang layak dari pemerintah.
Harapan untuk mendapatkan hunian tetap (Huntap) pun terkabul, namun meski harus kembali menelan rasa kecewa, karena pembangunan Huntap belum bisa dirasakan secara menyeluruh oleh warga yang menjadi korban bencana alam pada awal tahun 2020 lalu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) menyiapkan sebanyak 467 unit Huntap. Namun, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor hanya mampu mengcover 142 unit untuk Kecamatan Sukajaya di Desa Cisarua dan Desa Cileuksa.
“Tentunya ini menjadi kabar baik bagi warga korban bencana, namun sepertinya kami para kepala desa masih harus berjuang, karena bantuan Huntap dari pemerintah itu bertahap,” ujar Kepala Desa Cileuksa, Ujang Ruhyadi.
Pria yang akrab disapa Apih Ujang itu, akan terus memperjuangkan rakyatnya dengan mendorong kembali dalam perubahan anggaran, agar target di tahun 2023 seluruh warga korban bencana sudah menempati hunian tetap.
“Warga sudah jenuh dua tahun tinggal di hunian sementara (Huntara) atau pengungsian. Tentunya, tinggal pengungsian sangat beresiko bagi kesehatan warga, terlebih yang memiliki anak kecil,” tutur Apih Ujang.
Faktor kesehatan dan sikologis tumbuh kembang anak korban bencana alam yang tinggal dipengungsian harusnya menjadi program penanganan prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, karena menyangkut masa depan putra asli Bumi Tegar Beriman
“Para pemangku kebijakan harusnya peka dengan kondisi warga korban bencana yang tinggal di pengungsian. Kami para kepala desa sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi tanpa adanya bantuan dan dorongan kuat dari para pemangku kebijakan bagaimana menuntaskan pembangunan Huntap bagi seluruh korban bencana alam di Kecamatan Sukajaya ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Dede Armansyah mengatakan, pengungsi di Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Cigudeg mencapai kurang lebih 2500 unit rumah. Sedangkan di Kecamatan Nanggung yang harus direnovasi sebanyak 1200 unit.
“Kami diberikan arahan untuk percepatan penanganan korban bencana dengan membangun Huntap dan ditargetkan harus selesai paling lambat tahun 2023 mendatang,” kata Dede.
Namun saying pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengcover semuanya. Dengan keterbatasan anggaran itu, pihaknya akan melakukan beberapa skema. Untuk Huntap yang berada di Desa Cisarua, skema yang akan dilaksanakan dengan pola relokasi bantuan sosial (bansos) dan relokasi mandiri.
“Untuk pola relokasi mandiri, sebelumnya BPBD sudah melakukannya dengan cara memberikan biaya kepada mereka yang terdampak bencana. Akan tetapi, lokasinya pun harus sudah mendapatkan rekomendasi dari Badan Geologi bahawa lokasi tersebut dinyatakan aman dari becana,” beber Dede.
Sedangkan skema yang akan digunakan di Sukajaya, yaitu menggunakan swakelola antara DPKPP dengan kelompok masyarakat (Pokmas) yang nantinya Pokmas akan membangun sendiri atau mengundang kontraktor namun tentunya dibawah kendali pokmas.
Seperti diketahui, sebanyak 3000 rumah atau kepala keluarga di Kecamatan Cigudeg, Sukajaya dan Nanggung terisolasi Banjir Bandang dan Longsor yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu. (*)
Bagi Halaman
