Janji Kampanye Bima-Dedie, Realisasikan Janji Politik dan Program Prioritas Selesai 2023

BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto membuka acara sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan 2019-2024 di Hotel Salak Heritage, Selasa (26/7/2022).

Bima berjanji bersama wakilnya Dedie A Rachim akan merealisasikan janji politik dan program prioritas yang memungkinkan bisa selesai tahun 2023.

Menurutnya ada tiga hal mendasari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pertama pandemi Covid-19, kedua penyesuaian regulasi pusat jadi berubah pula targetnya dan yang ketiga adalah aspirasi, sehingga semuanya tetap ada penyesuaian. Namun, ketiganya tidak boleh terlalu jauh dengan janji-janji kampanye. Tapi ada disesuaikan, mana janji kampanye yang bisa bergeser dan mana janji yang tetap harus berjalan.

“Jadi saya minta, saya tugaskan semuanya ASN itu diujung 2024 itu jelas. Mana target yang meleset mana yang tercapai, dan saya minta juga semuanya all out (mengerahkan semua, red). Berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai 31 desember 2023 untuk memaksimalkan target-target kami. Saya juga bersama pak Dedie akan sampai titik darah penghabisan,” terang Bima.

Bima menjelaskan, perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah  (APBD), dilihat dari program prioritas mana tahapan-tahapannya. Mana untuk infrastruktur, fokus penyelesaian Masjid Agung, kemudian pedestrianisasi dan apa yang diperlukan untuk konversi angkot. “Ya, kami fokuskan semuanya pada program prioritas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi membeberkan, bahwa RPJMD ini ada perubahan karena aspek regulasi di aturan pemerintah pusat, otomatis RPJMD provinsi juga akan mengalami perubahan.

“Kemudian, aspek teknisnya lebih banyak penyesuaian Covid-19. Di RPJMD awal 2019 kami belum memasukan Covid-19, mulai dari kondisi preventif sampai kuratif. Seperti penanganan Covid-19, penanganan vaksinasi itu kemudian dimasukan. Kemudian adaptasi kebiasaan baru di sektor pendidikan dan beberapa target indikator makro yang terpengaruh oleh kondisi Covid-19,” tuturnya.

Rudy menerangkan, selain itu juga ada beberapa hal yang terkait dengan usulan-usulan yang sebelumnya belum masuk ke dalam RPJMD. Dari aspek janji politik tentu visi misi tidak berubah, visi misi janji politik yang disampaikan Wali Kota tidak berubah.

“Tadi saya sampaikan janji politik pencapaiannya mulai dari Bogor lancar, Bogor motekar, Bogor samawa, Bogor merenah, sama abdi Bogor dan beberapa target sudah dilakukan. Beberapa target on target pencapaiannya sampai target yang ditetapkan,” terangnya.

Rudy menjelaskan, beberapa realistis kemungkinan besar tidak mungkin dilakukan, tetapi ada proses pengalihan. Ia mencotohkan, seperti Bogor lancar itu ada janji terkait fly over jalan RE Martadinata dan Kebon Pedes. Untuk RE Martadinata sudah terimplementasi, kemudian Kebon Pedes sudah diajukan detailed engineering design (DED) nya di PUPR. Kemudian mengajukan ke Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 usulannya akan tetaspi tidak bisa terakomodir karena proses perencanaan dan pembebasan lahan belum selesai.

“Yang kedua aspek karena kewenangan, jalan kebon pedes dan pemuda itu kewenangan Provinsi Jawa Barat. Tapi kemudian kami realistis ingin menyelesaikan Bogor lancar, itu salah satunya penyelesaian jembatan Otista. yang sekarang menjadi titik bottleneck kemacetan di pusat kota. Itu memang tidak ada pada janji politik, tapi itu kami upayakan oleh kita sebagai target yang realistis,” jelasnya.

Untuk pembebasan lahannya, sambung Rudy sudah dilakukan perencanaannya dan telah selesai. Sekarang pengajuan ke provinsi. Sementara di LKPD 2023 provinsi sudah masuk usulan mengenai otista dengan anggaran Rp52,5 miliar. Ia berharap, itu terealisasi di APBD Provinsi Jawa Barat, sehingga 2023 penyelesaian Otista menjadi salah satu titik pengurai kemacetan bisa terlaksana.

“Ya usulan paling urgent kami prioritaskan itu di Otista itu. Selain program-program lain yang coba kami upayakan bisa diselesaikan penataan angkutan kota melalui re-routing, melalui shifting, melalui kompensasi yang saat ini juga kita upayakan agar penataan transportasi lebih terpadu. Kemudian yang lain terkait keterpaduan stasiun kereta saya kira sudah melihat hasilnya. Dimana, dari alun alun dengan stasiun sudah terintegrasi. Itu pun sedang kita upayakan,” papar Rudy.

Rudy menjabarkan, sejauh ini program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih on progres. Target 20 ribu RTLH, yang saat ini sudah 17 ribu. Tahun ini enam ribu dan tahun depan masih dianggarkan untuk RTLH tersebut. Itu progres-progres yang dilakukan.

Rudy juga mengaku dirinya mendapat amanat untuk menyelesaikan dua pekerjaan yang masih tertunda yang harus diselesaikan segera, salah satunya penanganan PKL yang masih belum terpenuhi dari janji politiknya.

“Kemudian yang saya jelaskan indikator makro pembangunan kota. Indikator pembangunan makro kota itu ada laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, ada kemiskinan dan ada generasio. Nah yang terkait dengan kemiskinan tentu sangat terpengaruh dengan kondisi Covid-19,” tuturnya.

“Saya jelaskan di forum bagaimana ketika ada pembatasan-pembatasan kegiatan mulai dari PPKM biasa sampai darurat itu sangat mempengaruhi struktur ekonomi kota. Karena PDRB kami pada sektor tersier pada perdagangan jasa. Perdagangan jasa kami pada sektor restoran kafe dan mal pada saat itu ditutup. Kalau ditutup kan akses pasar ke ekonomi tertutup juga. Itu mempengaruhi juga,” Rudy menambahakan.

Rudy juga mengatakan, jika dilihat trennya dari 2015-2019 Kota Bogor turun terus sampai angka lima persen. Kemudian naik di angka enam hingga tujuh persen, itu karena pengaruh akses terhadap ekonomi. Tingkat pengangguran sudah di sembilan persen, naik 3,5 persen dan itu karena kondisi bukan pada sektor yang padat karya, tapi sektor jasa yang terpengaruh oleh pembatasan saat itu.

“Kan ini proses recovery (pemulihan, red)  yang harus dilakukan oleh kami supaya kembali ke normal. Saya ingatkan kembali kondisinya grafik secara umum Covid-19 kami berat di Juli 2021, kemudian Februari 2022 sedang naik lagi. Mudah-mudahan tidak ada pembatasan lagi sehingga on the track kami untuk perbaikan ekonomi,” pungkasnya. (Aditya)