BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengadakan sosialisasi bertajuk “Diseminasi Pengelolaan Keuangan Haji, Digitalisasi dan Ekosistem Halal” di Hotel Salak The Heritage Bogor, Minggu (20/11/2022).
Acara diseminasi ini menghadirkan Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Bogor Dede Supriatna, Koordinator Pemetaan dan Statistik BPOM RI Irhama Hayati dan Konsultan Sertifikasi Halal Rina Hartini.
“Sebagai populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus memperluas sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan umat sebagai konsumen,” kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan.
Indra menambahkan, dana haji yang dikelola oleh BPKH berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan serta maslahat bagi umat, disinilah peran digital dan ekosistem halal menjadi selaras.
Dana haji terus tumbuh dengan aman dimana saat ini melebihi Rp 160 triliun, namun itu ibarat SPP Haji. Jika dianalogikan dengan biaya kuliah akan ada biaya ekosistem (walimatussafar, oleh-oleh, dana pra dan paska keberangkatan serta lainnya yang menjadi ekosistem haji).
Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) pada tahun 2022 ditetapkan oleh Keppres No. 5/2022 sebesar ±Rp39,8 juta per jemaah dengan real cost Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar ±Rp97,9 juta per Jemaah haji yang tertuang dalam Keppres No. 8/2022. Jemaah saat berangkat mendapat uang saku SAR1500 (Rp5,7 juta) sehingga tambalan hasil manfaat atas biaya haji tahun 2022 berjumlah sebesar Rp71 juta dari sumber dana haji yang dikelola oleh BPKH.
Tambalan ini lebih tinggi dibandingkan biaya haji yang dibebankan kepada calon Jemaah. Hal ini perlu dipertimbangkan kembali terkait biaya haji mengingat prinsip Istito’ah serta riil biaya haji yang terus meningkat setiap tahun,sedangkan jumlah setoran awal dan pelunasan cenderung tetap.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyampaikan keinginannya dalam mengembangkan ekosistem halal, salah satunya dengan membangun infrastruktur halal seperti laboratorium halal.
