BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Skema transportasi berbasis Buy The Service atau BTS, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus dikembangkan. Rencananya, skema tersebut terdapat tambahan dua koridor, yakni koridor 3 dan 4.
Niatan itu kembali dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) lanjutan antara Pemkot Bogor dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Kantor BPTJ, Jakarta, belum lama ini.
Rapat dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Direktur Prasarana yang juga merangkap sebagai Plh Kepala BPTJ, Zamrides. Dedie juga didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Ketua Kodjari.
Percepatan koridor 3 dan 4 pada skema BTS Bis dianggap penting. Dimana trayek yang dilayani pada koridor 3 adalah Terminal Bubulak – Sukasari/Lawang Gintung. Sedangkan koridor 4 melayani Ciawi – Pomad/Ciparigi.
Koridor 3 memiliki panjang koridor sebesar 25,4 kilometer, dan koridor 4 sepanjang 36,0 kilometer.
“BTS Kota Bogor menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan load factor penumpang di BTS Kota Bogor sudah mencapai 154 persen dengan rata – rata jumlah penumpang per hari mencapai 20.412 orang perhari,” jelas Dedie.
Bis Kita, sambung Dedie, kini sudah menjadi moda transportasi alternatif yang begitu diminati masyarakat. Sehingga Pemkot Bogor masih memerlukan dukungan untuk menambah koridor. Total penumpang sampai dengan saat ini adalah 4.728.484 orang.
Soal sistem dua koridor tambahan itu, akan dilaksanakan melalui lelang dengan mengikutsertakan badan hukum dalam satu konsorsium melalui program konversi 3 : 1. Namun tidak menutup kemungkinan melalui program lain, yaitu mengganti angkot konvensional dengan angkot listrik. Tergantung kepada nilai satu angkot listrik yang dapat mengkonversi lebih dari tiga angkot.
Jika melihat dari harga angkot listrik dibanding harga angkot kondisi saat ini, konsep lain adalah mengkonversi angkot konvensional melalui konversi atau retrovit atau membangun angkot eksisting bertenaga BBM menjadi bertenaga listrik, namun demikian tetap harus mendapat dukungan pemerintah.
