Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Suryanto Putra menjelaskan, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, dimana di dalamnya terdapat program prioritas Pancakarsa, Kabupaten Bogor telah melakukan upaya mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
“Ini kita lakukan secara kolaborasi dan terintegrasi, terlebih di akhir tahun RPJMD. Semua kita lakukan secara optimal, mudah-mudahan lancar sehingga target kinerja yang kita rencanakan bisa tercapai,” paparnya.
Untuk diketahui, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Bogor antara lain, pertama penurunan angka pengangguran melalui Bogor Career Center (BCC) yang telah berhasil memfasilitasi 48.578 calon pelamar kerja, dengan jumlah lowongan sebanyak 104 lowongan pekerjaan.
Bahkan dari 48.578 calon pelamar kerja, sebanyak 2.676 berhasil mendapatkan pekerjaan atau sudah bekerja. Selain itu, bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan, Pemkab Bogor fasilitasi dengan magang di sejumlah perusahaan dan pelayanan pelatihan di Balai Latihan Kerja, total yang sedang mengikuti pelatihan sebanyak 325 orang.
Di bidang pendidikan, Pemkab Bogor fasilitasi dengan bebas biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan program beasiswa bagi 1.200 siswa berprestasi untuk jenjang Pendidikan S1.
Sisi dukungan infrastruktur kebijakan bantuan keuangan Satu Milyar Satu Desa (Samisade) dampaknya sangat positif karena, selain untuk penguatan jalan dan pembuatan jalan juga untuk pertanian, perdagangan, mengurangi biaya transportasi dan efisiensi waktu.
“Samisade juga mendukung sektor ekonomi salah satunya untuk sentral ekonomi di desa, pembangunan sanitasi jaringan air bersih, pembangunan tower untuk daerah blank spot. Kita setiap tahun lakukan perbaikan jalan, pemeliharaan, pembuatan jalan baru, dan pelebaran. Semuanya untuk memudahkan aksesibilitas kegiatan perekonomian masyarakat guna mendorong meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelasnya
Sedangkan untuk program penurunan angka kemiskinan, dilakukan secara kolaborasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya, diantaranya, Bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN-KIS daerah, bantuan diberikan kepada masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS, serta bantuan perlindungan kesehatan berupa bantuan uang untuk pengobatan bagi masyarakat yang benar-benar miskin.
“Pendekatan yang sudah dilakukan salah satunya bagaimana mengurangi beban hidup masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan mereka dan ditopang dengan pembinaan usaha mikro, karena diharapkan keluarga miskin bisa meningkatkan dan membangun usaha, yang kami kolaborasikan dengan lembaga usaha mikro, itulah strategi pendekatan kita melalui pendekatan per individu dan juga keluarga,” imbuhnya. (*/Gistin)
