BOGOR-TODAY.COM, CIBINONG – Tantangan isu global seperti resesi dan inflasi menjadi sorotan seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, karena akan berdampak terhadap terpuruknya ekonomi dunia juga ketahanan pangan. Beragam strategi terus dilakukan untuk mengantisipasinya, salah satunya melalui penguatan kedaulatan ketahanan pangan di negeri ini.
Bahkan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyikapinya dengan cara gandeng Pemerintah Kabupaten Bogor untuk bersama-sama melakukan kedaulatan ketahanan pangan, guna menghadapi tantangan global. Hal itu dilakukan melalui kegiatan Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI yang diterima langsung oleh Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan di Ruang Rapat Bupati, Sabtu (21/1/23).
Beberapa langkah awal terkait ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, salah satunya dilakukan melalui kebijakan alokasi Dana Desa 20% atau rata-rata bekisar 200 juta untuk program ketahanan pangan di seluruh desa di Kabupaten Bogor, serta mengoptimalkan peran tiga perangkat daerah yakni Distanhorbun, Diskanak, dan Dinas Ketahanan Pangan.
“Untuk ketahanan pangan kami meminta kepada tiga dinas yaitu Distanhorbun, Diskanak, dan DKP untuk membuat pola formula paket implementasi ketahanan pangan melalui pembinaan dan pelatihan,” ungkap Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Menurut Plt. Bupati Bogor bahwa beberapa formula paket di tiga perangkat daerah itu salah satunya paket bercocok tanam melalui pelatihan dan penyuluhan, aktif turun langsung untuk meng-guidance para kepala desa se-Kabupaten Bogor, agar mampu mengoptimalkan program ketahanan pangan di masing-masing desa.
“Tahun pertama sedang berjalan, mudah-mudahan kegiatan persiapan ketahanan pangan di Kabupaten Bogor bisa berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan di seluruh 400 desa yang ada di Kabupaten Bogor,” harap Iwan.
Perwakilan BKSAP DPR RI, Fadli Zon menerangkan bahwa soal ketahanan pangan adalah persoalan serius terlebih adanya pandemi Covid-19 tentu akan memberikan dampak pada semua sektor, tapi di Indonesia menarik dari semua sektor yang turun atau jatuh, justru sektor pertanian yang bertahan sampai 16% pertumbuhannya. Sektor pertanian inilah yang jadi tulang punggung dari kebijakan BKSAP DPR RI.
