“Sehingga saya kira pengalokasian 10 persen dari APBD ini karena porsi masih terbagi kepada belanja rutin, ini perlu kita pikirkan kedepan, tuntutan kebutuhan dari faskes yaitu penambahan pusksmas baru sehingga coverage layanan faskes ini mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara prima dan paripurna, juga penguatan RSUD Kota Bogor,” jelas Karnain.
Lalu, untuk Bogor Cerdas, politisi PKS ini menilai perlu adanya intervensi lebih dari Pemerintah Kota Bogor terhadap keberadaan sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan catatannya, ada 43 bangunan sekolah yang perlu diintervensi oleh anggaran pemerintah di tahun ini.
“Karenanya sekolah satu atap (Satap) dan lainnya termasuk kemitraan antara dinas kota dan provinsi harus diperbaiki komunikasinya. Seperti halnya peluang kerja bagi anak-anak lulusan SMK Kota Bogor,” ungkap Karnain.
Terakhir, program Bogor sejahtera, dianggap oleh Karnain perlu adanya evaluasi terkait penyaluran program bantuan, baik dari pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Sebab, selama pandemi covid-19 melanda Kota Bogor, banyak warga yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan, padahal mereka terdaftar sebagai penerima manfaat didalam DTKS.
“Yang perlu saya tegaskan bahwa konsen kita terkait dengan peningkatan kualitas, aksesibilitas di kesehatan dan pemerataan pembangunan di sektor pendidikan perlu kita kuatkan, juga peningkatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena kita harus melihat kondisi ekonomi global, nasional dan lokal. Karena dari angkat kemiskinan kita yang tersentuh bantuan sosial dair pusat dan kota masih banyak dikeluhkan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
