“Jadi pelaksanaan verifikasi memang membutuhkan waktu, termasuk juga ketika mereka tersertifikasi membutuhkan waktu untuk pembukaan rekening. Kejadian (PMK) di tahun lalu, baru bisa kita distribusikan hari ini. Tapi itu adalah bagian dari proses dan pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa antara data dari peternak yang terdampak dengan hasil verifikasi kami cocok,” paparnya.
Disamping itu, belajar dari penanganan wabah PMK kemarin, bahwa memang distribusi hewan ternak didominasi dari luar Bogor. Sehingga, sudah seharusnya hewan ternak yang masuk ke Kota Bogor melalui proses yang ketat.
Terutama dari sisi kesehatan hewan ternaknya tersebut. Mulai dari vaksinasinya, hingga sertifikasi hewan ternak itu sendiri. Jangan sampai justru hewan ternak yang masuk ke Kota Bogor malah menularkan penyakit kepada hewan ternak lainnya.
“Bagaimana melakukan pengawasan di tempat produsen sapi, kemudian diproses perjalanan juga ada semacam pos – pos yang memastikan bahwa sapi yang masuk ke Bogor diperiksa keabsahan suratnya,” jelasnya.
Sekdis DKPP Kota Bogor, Wina menambahkan, penanganan kasus PMK di Kota Bogor menjadi salah satu alasan Kota Bogor menjadi prioritas dalam bantuan tersebut. Pasalnya, sejak kasus muncul pertama kali, hanya kurun waktu tiga bulan, kasus kembali nol.
“Kota Bogor salah satu yang diapresiasikan oleh kementerian dan provinsi, karena dalam waktu tiga bulan Kota Bogor selesai PMK dalam laporan fisik kami. Oleh karena itu Kota Bogor dapat prioritas untuk mendapatkan bantuan,” tambah Wina. (*)
