“Karena bagi kami semuanya tidak hanya sesuai dengan standar akutansi. Ini lebih bagi kami agar pagar-pagar pengaman kepala daerah karena ada masalah kultur, kebiasan dan sistem,” katanya.
Namun baginya WTP ini maknanya cukup dalam. Sebab, ini adalah pagar pengaman bagi semua agar setiap APBD, setiap rupiah betul-betul terasa manfaatnya oleh rakyat.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan, pada dasarnya ia merasa bersyukur dan bangga sebagai warga Bogor sekaligus wakil rakyat, Pemkot Bogor menorehkan prestasi 7 kali berturut-turut WTP.
“Mudah-mudahan ini adalah cerminan dari wali kota bersama dengan seluruh ASN memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” kata Jenal.
Namun dia mengingatkan agar WTP ini jangan menjadi tolak ukur utama ketika laporan akutansi keuangan sudah dilaporkan semua, justru menjadi pemacu agar lebih semangat lagi mempertahankan apa yang sudah dicapai.
“Jadi kalau peribahasanya jangan terhanyut dengan nilai WTP. WTP belum tentu tidak ada masalah, belum tentu tidak ada kesalahan administrasi dan masih banyak kekurangan, terutama masalah aset. Semua tadi 9 kota/kabupaten yang tadi dinilai, masalah aset menjadi hot issue dan variabel itu tidak hanya dari internal saja, dari eksternal pun berpengaruh. Pergantian kepala daerah pun berpengaruh, penelusurannya pun harus mendetail, termasuk sertifikasi aset, kita tidak bisa berdiri sendiri, butuh kerja sama stakeholder yang lain,” paparnya. Â (*)
