BOGOR-TODAY.COM – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut realisasi Visi dan Misi Bupati Bogor tahun 2022 tidak sesuai target pencapaian.
Hal tersebut diterangkan dalam pandangan Fraksi PKS terakait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor tahun anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Kamis 24 Mei 2023.
“Kami melihat dalam laporan LKPj belum banyak memberikan data tingkat pencapaian Visi Misi Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023,” kata Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PKS, Achmad Fathoni.
“Mestinya LKPj berpatokan pada RPJMD, sehingga kita mengetahui apakah Visi Misi dan Janji Politik Bupati sudah terpenuhi atau belum,” tambah dia.
Selain itu, pria yang akrab disapa Fathoni itu memberikan beberapa catatan terkait capaian dalam RPJMD atau Pancakarsa yang masih banyak belum tercapai dari semua liding sektor baik Infrasturktur, Pendidikan, Kesehatan dan target pendapatan daerah.
“Dari pendalaman LKPj TA 2022 kami melihat masih banyak target-target dalam RPJMD yang belum terpenuhi. Ini harus menjadi perhatian Plt Bupati karena 2023 adalah tahun terakhir masa jabatan periode 2018-2023,” jelasnya.
Lebih lanjut Fathoni menjabarkan soal infrastuktur masih banyaknya jalan rusak yang belum dikerjakan.
Selain itu untuk bidang pendidikan dinilai masih ada ketimpangan pengangkatan Guru menjadi P3K, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menunggak iuran BPJS atau JKN untuk bidang Kesehatan.
“Kami mengapresiasi Program samisade dalam mempercepat pemerataan perbaikan infrastruktur terutama jalan pedesaan. Namun demikian pengawasan harus ditingkatkan mengingat masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak berjalan,” bebernya.
“Lalu program Bogor Sehat, masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan karena belum menjadi peserta JKN dan menunggak iuran JKN,” tegasnya.
“Perlu political will dari Bupati untuk merubah Perbup No. 65 tahun 2017 yang menghalangi proses perpindahan peserta BPJS ke PBI. Serta perlu political Will dari Bupati untuk bisa mewujudkan UHC di Kabupaten Bogor,” tambahnya.
Dalam bidang Pendidikan. Kami mengapresiasi Komitmen Pemda dalam proses pengangkatan pegawai honorer menjadi P3K untuk kalangan guru dan tenaga kesehatan Program Bogor Cerdas (Bodas) belum tuntas.
“Masih timpangnya pendidikan madrasah yang di bawah kemenag dan pendidikan di bawah Kemendiknas,” lanjutnya.
Fathoni menyebut, sesuai RPJMD 2018-2023 target di 2023 tidak ada lagi sekolah yang rusak, tidak punya toilet dan tidak punya perpustakaan, kenyataannya belum tercapai.
Kekurangan SDM guru dan Kepala sekolah mesti menjadi perhatian serius Pemda agar proses mencerdaskan anak bangsa seperti amanat undang-undang dapat berjalan dengan baik.
“Gambaran Pendidikan saat ini adalah gambaran masa depan Kabupaten Bogor. Terhadap catatan tersebut maka Fraksi PKS meminta Plt Bupati untuk serius dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
“Harusnya Plt Bupati diharapkan memperhatikan seluruh rekomendasi yang di sampaikan DPRD sebagai representatif masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkasnya. ***
Bagi Halaman
