BOGOR-TODAY.COM – Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan masih percaya diri meskipun meraih opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan APBD Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Jawa Barat.
Dirinya merasa temuan BPK RI tahun anggaran 2022 itu jauh menurun jika dibandingkan dengan temuan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 42,9 miliar.
“Dari persentase temuan BPK turun jauh. Dari Rp 42,9 miliar (tahun 2021) menjadi Rp 8 miliar,” ungkap Iwan, Kamis 15 Juni 2023.
Iwan menyebut, BPK RI tidak akan memberikan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) kepada pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki catatan permasalahan pada tahun sebelumnya.
“Tidak mungkin BPK tidak ada temuan. Tidak mungkin kita dapat WTP ke permasalahan itu minimal 2 tahun. Jadi kalau tahun ini (2021) WDP sekarang WTP jadi pertanyaan lagi. Nanti curiga lagi,” papar Iwan.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya mengatakan, BUMD PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) menjadi salah satu penyebab pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapatkan nilai WDP dari BPK RI perwakilan Jawa Barat.
“Temuannya juga condong ke temuan lama, misalnya PPE. PPE kan udah ke ranah hukum. Jadi sebenarnya dulu (laporan BPK TA 2021) mereka karena, sudah ke ranah hukum jadi ga jadi temuan,” ujar Teuku Mulya.
Kemudian, kata dia, ada temuan pada sejumlah dinas yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur atau proyek.
“PUPR, DPMTPSP, saya ga hafal nilainya. Yang paling besar tetap di PUPR karena, ada pekerjaan. Terus DPKPP dan beberapa kecamatan yang pembangunan gedung,” tandasnya. (Mutia Dheza Cantika)
Baca Berita dan Artikel lainnya di Google News
Bagi Halaman
