BOGOR-TODAY.COM – Sebanyak 91 perusahaan yang berbasis di Singapura baru-baru ini diidentifikasi terlibat dalam aliran pasokan ke militer Myanmar, menambah daftar awal 47 perusahan yang baru-baru ini disebutkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar.
Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Parlemen (MP) Vikram Nair (Partai Aksi Rakyat – Admiralty) dan Dennis Tan (Partai Buruh – Hougang), Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak memberlakukan embargo perdagangan umum terhadap Myanmar.
“Oleh karena itu, kami sedang mencari lebih banyak rincian seperti dokumen transaksi ekspor untuk memastikan bagaimana transaksi ini terkait dengan pembuatan senjata di Myanmar, sehingga pemeriksaan dan investigasi kami dapat lebih menyeluruh, dan efektif berdasarkan bukti yang obyektif,” katanya, seperti dikutip channelnewsasia.com, Selasa 4 Juni 2023.
Dr Balakrishnan menambahkan bahwa itu “bukan tujuan kebijakan pemerintah Singapura untuk memblokir perdagangan yang sah dengan Myanmar”, dengan mencatat bahwa total perdagangan bilateral antara kedua negara pada tahun 2022 mencapai S $ 5,8 miliar (US $ 4,2 miliar).
“Melakukan hal tersebut akan semakin memundurkan pembangunan negara dan memperparah penderitaan rakyat sipil Myanmar,” katanya.
Tuduhan dalam laporan yang ditulis oleh pakar PBB Tom Andrews ini merujuk pada barang-barang senilai US$254 juta yang dikirim dari entitas-entitas yang berbasis di Singapura dalam kurun waktu dua tahun. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa bank-bank Singapura telah digunakan “secara ekstensif” oleh para pedagang senjata.
Pada bulan Mei, Kementerian Luar Negeri Singapura menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa Singapura telah bekerja untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar.
