Pemerintah Singapura
Pengunjuk rasa berlari selama protes anti-kudeta di Hlaing Township di Yangon, Myanmar 17 Maret 2021. Foto diambil 17 Maret 2021. REUTERS/Stringer/File Foto

BOGOR-TODAY.COMPemerintah Singapura menanggapi tuduhan soal kiriman pasokan ke militer Myanmar.

Dalam keteranan tertulisnya, Dr Balakrishnan mengatakan bahwa karena investigasi sedang berlangsung, informasi terbaru ini hanya bersifat sementara dan ia meminta pengertian dari para anggota parlemen.

Dia mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari rincian spesifik dari dugaan “senjata dan barang-barang terkait” yang dikirim melalui entitas yang berbasis di Singapura ke militer Myanmar, dan menambahkan bahwa tidak ada indikasi bahwa persenjataan tertentu ditransfer ke militer Myanmar dalam laporan PBB.

“Sebaliknya, di bawah kategori ‘senjata’, yang disebutkan hanya suku cadang dan peralatan, tanpa rincian tentang apa yang dimaksud,” katanya.

BACA JUGA :  Gunung Dukono di Maluku Utara Muntahkan Kolom Abu Setinggi 1.100 Meter

Kategori utama lainnya yang tercakup dalam laporan tersebut termasuk persediaan penggunaan ganda, seperti komputer, komponen listrik, dan peralatan medis. Juga tercantum peralatan manufaktur, yang mencakup bahan las dan crane overhead, dan bahan mentah, yang mencakup barang-barang seperti balok baja dan batangan aluminium, serta pipa dan katup.

“Para anggota akan menghargai dari deskripsi ini bahwa barang-barang tersebut tidak selalu merupakan ‘senjata’ atau persenjataan dalam arti yang biasa,” kata Balakrishnan seperti dikutip channelnewsasia.com, Selasa 4 Juli 2023.

“Banyak di antaranya, seperti komputer dan peralatan medis, juga merupakan barang yang tidak terkontrol. Sulit untuk mengisolasi transaksi mencurigakan yang spesifik dari kategori yang begitu luas,” Balakrishnan menambahkan.

BACA JUGA :  Mulai 8-12 Mei 2024 Polres Bogor akan Berlakukan Ganjil Genap di Jalur Puncak! Simak Ini

Pemerintah menanggapi laporan tersebut dengan sangat serius dan telah meminta Andrews untuk memberikan bukti yang spesifik dan dapat diverifikasi untuk membantu upaya-upaya tersebut, kata Dr Balakrishnan.

Dia mengatakan sembilan dari entitas yang diidentifikasi tidak lagi terdaftar di Otoritas Regulasi Akuntansi dan Perusahaan, yang berarti mereka tidak lagi dapat menjalankan bisnis atau beroperasi sebagai badan hukum di Singapura.

“Ini termasuk entitas yang diduga terlibat dalam transfer komponen dan suku cadang pesawat tempur, peralatan untuk Angkatan Laut Myanmar, serta radio, penelitian, dan peralatan untuk perang elektronik,” kata Dr Balakrishnan.

============================================================
============================================================
============================================================