”Saya minta para camat dan kepala desa yang menjadi lokus intervensi stunting tahun 2023, agar menyelenggarakan rembuk stunting di tingkat desa,” kata Iwan.
“Dan saya harap seluruh stakeholder dalam rembuk stunting ini dapat menjalankan komitmen untuk bersinergi demi terwujudnya Bogor Bebas Stunting dan tercapainya Karsa Bogor Sehat,” imbuh dia.
Iwan Setiawan menuturkan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Bogor dikerjakan secara kolaborasi bersama 12 perangkat daerah (SKPD), mulai dari BPKAD, DPUPR, Dinkes, Distanhorbun, Diskanak, DKP, Dinsos dan lainnya.
Menurutnya, berbagai kegiatan telah dilakukan secara sinergi seperti pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil serta pengadaan alat Ukur Antropometri Kit.
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Komunitas Menuju Mandiri, Pengembangan Spam Regional Antar Desa Dan Pembangunan Tangki Septik Individual, serta Program Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat.
“Keempat program tersebut merupakan upaya penanganan stunting terintegrasi untuk mendukung penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial, sehingga dapat mendorong penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Nurhayati menerangkan, rembuk stunting adalah sarana untuk memperkuat sinergitas dalam mencegah dan menangani stunting di Kabupaten Bogor yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Untuk selanjutnya rembuk stunting ini juga akan dilaksanakan baik di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan,” kata Nurhayati.
“Karena penanganan stunting adalah kewajiban kita bersama sehingga penanganannya harus dilakukan secara sinergi dan kolaboratif,” pungkasnya. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
