Sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan, Dedie Rachim Harap Hasilkan Kebijakan Berkualitas

Sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan.

BOGOR-TODAY.COM – Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengikuti sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan yang menghadirkan narasumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D), Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sosialisasi digelar di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, yang secara resmi dibuka Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Agnes Andriani Kartika Sari, Rabu (5/7/2023).

Sosialisasi dibuka dengan laporan Sekretaris Bappeda Kota Bogor, Agnes Andriani Kartika Sari yang menyampaikan kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan baik di daerah maupun di level pusat, dirasa banyak yang tumpah tindih, tidak berpihak kepada publik, minim evidence-evidence atau data analisa yang dilakukan sehingga ketika kebijakan ditetapkan terjadi beberapa konflik kepentingan.

BACA JUGA :  Dapat Bantuan Pompa Air, Hery Antasari Dorong Kemandirian Pangan

Selain itu ada kebijakan yang satu dengan kebijakan lain saling bertentangan, tidak ada konsistensi antara pasal satu dengan pasal lainnya. Seringkali multitafsir, kurang optimal ketika dioperasionalkan dalam tatanan realisasinya.

“Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pengukuran, mulai dari tahapan perencanaan, perumusan kebijakan, monitoring evaluasi sebelum ditetapkan terkait kemanfaatan serta daya guna untuk kepentingan masyarakat luas. Disamping itu bisa menjadi sarana atau instrumen untuk bertransformasi dari satu kondisi ke kondisi lain yang lebih baik,” kata Agnes.

Terkait perumusan target pencapaian indeks kualitas kebijakan, Agnes menyebut Bappeda Kota Bogor belum miliki baseline mengingat  kebijakan pemerintah pusat di Kota Bogor yang harus dituangkan dalam perubahan Menteri PAN RB, salah satunya terkait hal tersebut baru dimulai tahun 2021 dan baru meliputi 7 kabupaten/kota di Jawa Barat.

BACA JUGA :  Pemerintah Kota Bogor Targetkan Raih Predikat Utama KLA 2024

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menegaskan, ASN sebagai pelayan publik dimana setiap langkah dan ucapannya adalah bagian dari sebuah kebijakan. Sehingga segala sesuatunya harus terukur dan memiliki batasan-batasan yang jelas serta berangkat dari sensitivitas  sehari-hari dalam menghadapi semua persoalan di lingkungan kerja masing-masing.

============================================================
============================================================
============================================================