DPRD Kabupaten Bogor Sebut Pemda Tak Perbaiki Jalan Selama 12 Tahun

BOGRO-TODAY.COM – Jalan Malasari di Ujung Bumi Tegar Beriman merupakan akses desa yang memiliki panorama alam indah namun tak tersentuh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Nurodin menyebutkan desa itu pun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah termasuk pertambangan emas.

Nurodin menyebutkan, Jalan Malasari itu pun menyimpan sejarah Kabupaten Bogor. Pasalnya, di desa itu terdapat rumah dinas Bupati Bogor pertama yang sudah 12 tahun tak pernah diperbaiki.

Akibatnya, pengedara roda dua, roda empat atau lebih pun terpaksa melintasi batu-batu kerikil berukuran cukup besar.

DPRD Kabupaten Bogor mengatakan, jalan semakin sulit dilalui karena medannya relatif curam. Apalagi, ketika Jalan Malasari itu diguyur hujan.

Roda kendaraan akan selip karena tanah yang menempel sulit berputar di bebatuan karena jalan di ujung Kabupaten Bogor itu sungguh ekstrim.

Komisi III DPRD Kabupaten Bogor mengaku tak sedikit kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Malasari. Nasib baik apabila ketika kejadian ada warga yang menolong.

Anggota DPRD itu merupakan salah satu orang yang pernah menolong sopir mobil pick up yang kendaraannya terjerembab ke jurang yang ada di pinggir Jalan Malasari tersebut karena tidak kuat menanjak.

Peristiwa itu terjadi Senin, 26 Juni 2023 lalu sekitar pukul 16.30 WIB. Pasca mengevakuasi mobil pick up, Nurodin pun menjadi sopir joki mobil tersebut.

“Waktu itu saya arah pulang ke Desa Kiara Sari, Sukajaya yang kebetulan tetangga desa. Saya dan warga mengevakuasi mobik pick up yang masuk ke jurang,: kata Nurodin.

“Karena sopirya saat itu masih trauma, akhirnya saya yang meyopiri mobil itu hingga ke atas tanjakan,” imbuh politisi PKB itu.

Pasca kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, ia pun menghubungi Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI Dinas Pekerjaam Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor Punti Mahesa.

DPRD Kabupaten Bogor menanyakan apakah jalan tersebut masuk ke dalam rencana peningkatan dalam APBD Kabupaten Bogor.

“Ternyata, status jalan tersebut jalan desa, sedangkan Pemdes Malasari berkeyakinan status jalan tersebut merupakan milik Kabupaten Bogor,” tutur dia.

“Akhirnya, saya meminta kebijakan, agar ada pemeliharaan pada ruas jalan tersebut untuk menghindari jatuhnya korban luka maupun jiwa karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Usulan disetujui dan akan dilaksanakan di Juli ini,” terangnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Jaro Peloy itu juga mendesak Pemkab Bogor untuk mulai membuka beberapa peraturan daerah (Perda) yang sudah dususun eksekutif dan legislatif agar menjadi solusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Salah satunya Perda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang membolehkan sentuhan APBD untuk kebutuhan Infrastruktur dengan tidak melihat status jalannya,” ungkapnya.

“Karena selama ada objek strategis seperti Rumah Dinas Pertama Bupati Bogor yang merupakan aset wisata sejarah Kabupaten Bogor,” kata pria yang akrab disapa Jaro Peloy.

Politisi PKB ini pun berharap, PT Antam UPBE Pongkor Tbk ke depan lebih konsentrasi ke dalam perbaikan insfrastruktur.

Terutama ke desa-desa yang berada di ring pertama perusahaan tambang emas milik negara tersebut.

“PT Antam UPBE Pongkor memang menyalurkan dana CSR (corporate social responsbility) ke Desa Malasari. Tetapi titiknya bukan untuk peningkatan atau perawatan jalan tersebut,” tukasnya. ***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News