Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra itu mengaku tidak menemukan adanya aduan masyarakat terkait pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan PPDB.
“Nggak ada laporan pungli, kami tidak mendengar. Justru kita menanyakan kendalanya seperti apa didalam proses PPDB,” imbuh ketua DPRD.
“Kebetulan secara keseluruhan tidak ada persoalan yang berarti. Selama saya memonitor belum ada aduan terkait pungli,” tuturnya.
Selain itu, Rudy juga mendapatkan aduan dari beberapa sekolah adanya usulan pembangunan yang belum terealisasi bertahun-tahun.
“Sekaligus kita melihat kebutuhan sekolahnya seperti apa. Ternyata di SMPN 1 Klapanunggal ada keluhan, salah satu bangunan ruang kelas yang sudah hancur dan sudah diusulkan bertahun-tahun tapi belum pernah terealisasi,” jelasnya.
Untuk itu, dengan adanya kunjungan atau monitoring yang dilakukan DPRD, dapat memecahkan solusi agar fasilitas sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Bogor dapat terakomodir secara menyeluruh.
“Semoga setelah kita mendapatkan keluhan dan kendala dari masyarakat dan sekolah. Kita bisa mengevaluasi masalah ini terutama di PPDB dan peningkatan infrastruktur sekolah,” pungkasnya. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
