BOGOR-TODAY.COM – Komisi II DPRD Kota Bogor memulai pembahasan KUA-PPAS 2024 dengan menggelar rapat kerja bersama mitra kerja. Dengan kondisi keuangan daerah yang masih minus, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan, meminta Pemerintah Kota Bogor untuk memaksimalkan sektor pendapatan daerah dari deviden yang diberikan oleh BUMD yang ada.
“Bagi BUMD yang sudah mendapatkan PMP, agar lebih kreatif, inovatif dalam mencari terobosan-terobosan yang dapat lebih meningkatkan PAD dan dalam memberi pelayanan masyarakat yang lebih maksimal,” ujar Anita, Selasa (8/8).
Salah satu BUMD yang menjadi sorotan adalah Perumda Trans Pakuan. Anita menilai langkah-langkah yang diambil oleh Direktur Utama beserta jajarannya perlu diapresiasi karena tren pendapatan positif yang mulai meningkat. Ia berharap, dengan terus berbenah sambil mencari ide-ide baru untuk dapat memajukan Perumda ini dapat sejalan dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Dengan tren pendapatan yang positif naik terus perlahan-lahan, memberi rasa optimis bahwa Perumda ini akan maju. Kami harap hal ini bisa ditiru oleh BUMD lainnya,” terangnya.
Tak hanya itu, Anita juga menyinggung soal pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang harus ditingkatkan lagi di 2024. Ia pun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk kembali menyisir wajib pajak (WP) yang masih menunggak pajak, terutama untuk pajak bumi dan bangunan dan pajak BPHTB.
“Untuk Bapenda agar dapat jemput bola menyisir para pembayar pajak terutama PBB dengan terus berkordinasi dengan baik dengan BPN dan melakukan pendekatan-pendakatan yang baik dengan masyarakat wajib pajak agar memiliki kesadaran untuk turut serta membangun Kota Bogor melalui pembayaran pajak,” tegas Anita.
