BOGOR-TODAY.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor hingga saat ini masih membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024.
Dalam rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto didampingi unsur pimpinan DPRD Kota Bogor, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mempersoalkan minimnya kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Berdasarkan draft rancangan KUA-PPAS 2024 yang diajukan oleh TAPD, target pendapatan yang bersumber dari kontribusi BUMD mengalami penururan dari tahun lalu sebesar Rp6 miliar. Sehingga pada RAPDB 2024 nanti, pendapatan dari kontribusi BUMD hanya sebesar Rp30 miliar.
“PD Pasar ini berapa pasar yang dibangun tahun ini? masa gak ada PAD yang bisa kita serap tahun depan? kan pembangunan harusnya selesai di akhir tahun. Kami akan minta rincian pendapatan dari masing-masing pasar dan kajian pendapatannya,” tegas Jenal, Jumat (25/8).
Tak hanya soal itu, pria yang akrab disapa Kang JM ini juga menyoal program-program yang belum selesai di akhir masa jabatan kepemimpinan Bima Arya. Salah satu program yang disoroti oleh Kang JM adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Menurutnya, bantuan yang selama ini disalurkan oleh Pemkot Bogor belum bisa menjawab tujuan diadakannya program tersebut, yakni menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.
Sehingga, menurut Kang JM, seharusnya kini Pemkot Bogor merubah sistem bantuan. Dari yang hanya memberikan uang menjadi memberikan pendampingan sampai perbaikan rumah selesai.
“Jadi saya mau semangat RTLH itu bukan lagi stimulus, tapi memberikan tempat tinggal layak berapapun anggarannya, tidak usah banyak tapi bertahap. Misalkan lima puluh juta satu rumah tapi tiap tahun berkelanjutan,” jelasnya.
Persoalan carut marut PPDB di tahun ini juga menurut JM perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak terulang di tahun depan. Sehingga dalam pembahasan KUA-PPAS 2024, DPRD Kota Bogor meminta rincian anggaran dari sektor pendidikan.
