BOGOR-TODAY.COM – DPRD Kabupaten Bogor akan mendorong peningkatan dukungan anggaran dalam rangka mengatasi isu kekeringan jangka panjang melalui revisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menghadapi situasi saat ini, tetapi juga sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.
“Kami tidak hanya melihat situasi saat ini. Jika kekeringan terjadi pada tahun 2024, persiapan kami sudah dimulai dari awal,” kata Rudy Susmanto, Kamis, (7/9/2023.
Rudy juga mengungkapkan bahwa jajarannya telah menerima informasi mengenai daerah-daerah yang berisiko mengalami dampak kekeringan. Oleh karena itu, DPRD akan mengupayakan percepatan penambahan anggaran dalam revisi APBD 2023.
“Kami telah memverifikasi wilayah-wilayah yang masih rawan terkena dampak kekeringan bersama rekan-rekan lainnya agar masalah ini dapat diatasi dalam revisi APBD,” jelas Rudy.
Rudy menjelaskan bahwa besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah kekeringan masih belum dapat ditentukan secara keseluruhan karena setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
Selain itu, DPRD Kabupaten Bogor juga akan mendukung visi dan misi Bupati Bogor serta berkolaborasi dalam segala program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Bumi Tegar Beriman.
“Kami saat ini fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena ini adalah akhir masa jabatan kepala daerah. Kami akan mendorong agar semua program yang termasuk dalam visi dan misi dapat segera terealisasi hingga Desember 2023,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengajukan penambahan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk tahun 2023 dalam revisi APBD.
Kepala Bagian Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, mengungkapkan bahwa penambahan BTT ini akan difokuskan pada penanggulangan bencana, dengan estimasi sekitar Rp 15 hingga Rp 25 miliar.
Selain itu, juga akan digunakan untuk restitusi pajak dan pengembalian sisa lelang Bantuan Provinsi (Banprov) tahun sebelumnya. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Bagi Halaman
