BOGOR-TODAY.COM – DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersama Pemerintah Daerah setempat menetapkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp9,72 triliun.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto saat memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jumat, menyatakan bahwa penetapan tersebut dilakukan dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan.
“Setelah mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi, maka nota kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran 2023 ditandatangani DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Rudy Susmanto.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor KH Agus Salim menyampaikan, pendapatan daerah dalam rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan pemerintah sebelumnya sebesar Rp9,25 triliun.
Namun, setelah dilakukan pembahasan dan penyelarasan, target pendapatan daerah menjadi Rp9,46 triliun.
Sementara belanja daerah ditargetkan sebesar Rp9,72 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp253 miliar yang kemudian ditutup dari pembiayaan neto.
“Penerimaan Pendapatan dari pembiayaan semula Rp403 miliar setelah pembahasan tidak berubah,” Agus Salim memaparkan hasil pembahasan dan penyelarasan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap rancangan KUPA/PPASP Tahun Anggaran 2023.
“Adapun pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp150 miliar setelah pembahasan tidak berubah, dan pembiayaan neto Rp253 miliar dapat menutup defisit menjadi 0 rupiah,” ujarnya.
“Harus lebih cermat dan antisipatif dalam perencanaan anggaran dengan memperhatikan aspek yuridis dan merespon kebutuhan masyarakat,” ujar dia.
Selain itu, DPRD Kabupaten Bogor juga menyarankan agar Pemkab mengurangi resiko penyalahgunaan anggaran serta mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam belanja.
“Juga lebih mengoptimalkan PAD baik intensifikasi maupun ekstensifikasi, menghindari kebocoran dengan kerjasama berbagai instansi,” kata dia.
