“Data-data tersebut merupakan sesuatu yang penting dan menjadi bahan evaluasi bagi semua stakeholder di Kota Bogor yang mendukung pendidikan dan kesehatan di Kota Bogor. Seluruh sekolah di Kota Bogor harus ber-UKS agar membantu penanaman pemahaman akan kehidupan anak-anak sekolah yang sehat,” kata Syarifah di Sekretariat TP-UKS/M, jalan Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (11/10/2023).
Dalam pelaksanaan UKS di Kota Bogor Sekda menyampaikan, Pemkot Bogor memperkuat melalui regulasi yang relevan. Kurang lebih ada 5 Perda yang relevan serta 1 SK Wali Kota Bogor. Diantaranya Perda KTR, HIV dan AIDS, Layak Anak serta SK Wali Kota tim UKS.
Peningkatan kapasitas UKS dan tim UKS terus dilakukan, mulai dari bimtek, monev, implementasi kebijakan dan banyak kegiatan inovasi lainnya. Khusus pembinaan di Dinas Kesehatan lebih banyak lagi demikian juga kegiatan yang berada di bawah kewenangan perangkat daerah lainnya.
Menurut Syarifah program pelatihan dilakukan secara terus menerus untuk menyiasati persoalan dalam pelaksanaan UKS di Kota Bogor selain pendekatan personal, studi banding dengan UKS yang lebih baik serta perubahan mindset menjadi satu aspek penting.
“Komitmen para personal yang sudah paham dan komitmen tinggi terhadap UKS menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan UKS. Pendidikan adalah ibu kandung, sekolah merupakan wadah pembentukan bagi para generasi penerus. Para siswa merupakan bagian dari bonus demografi dan segala hal yang berkaitan kesehatan para siswa harus menjadi perhatian serta semua usaha yang dilakukan harus melibatkan semua stakeholder yang peduli dengan usaha kesehatan sekolah dan pendidikan,” tegas Syarifah.
Atas paparan yang disampaikan terkait pelaksanaan UKS di Kota Bogor lengkap dengan data dan regulasi pendukung yang memperkuat implementasinya, perwakilan BKPK Kemenkes menyampaikan apresiasi.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
