HNSI Siap Dorong Kesejahteraan Nelayan Usai Disahkan Kemenkumham

BOGOR-TODAY.COM – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) telah resmi diakui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum lama ini. Hal itu ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0001530.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Laksamana TNI (Purn) Sumardjono, HNSI sebagai organisasi nelayan terbesar di Indonesia itu telah menyusun program-program strategis sesuai dengan visi misi dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku.

“Dalam kepengurusan anggota HNSI yang baru. Ini adalah ide dasar kami tentang bagaimana mengelola HNSI baik di tingkat pusat maupun DPC di masa depan, dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang mendorong kesejahteraan nelayan yang berkeadilan dapat dilaksanakan,” kata Laksamana Sumardjono di Lorin Sentul Hotel, Babakan Madang, Bogor, Selasa (7/11/2023).

Laksamana Sumardjono mengatakan, HNSI dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani kepentingan para nelayan dengan pemerintah. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dapat berpihak kepada kesejahteraan para nelayan.

“Jadi mandat HNSI adalah menjadi jembatan dari pemerintah langsung ke nelayan, begitupun sebaliknya. Tanpa HNSI ini, pemerintah akan sulit memetakan nelayan mana yang berkembang, apa kekurangannya, dan sebagainya,” ungkap Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut tahun 2007 ini.

Menurutnya, program-program di masa depan akan memenuhi kebutuhan nelayan yang merupakan bagian integral dari operasi dan kegiatan para nelayan dalam menangkap dan membudidayakan ikan di laut maupun di darat.

“Program ini akan membangun jembatan agar nelayan tidak tunduk pada kekuasaan dan agar pemerintah dapat memberikan layanan yang sesuai dan memenuhi perannya,” jelasnya.

Sementara, Dewan Pembina HNSI Tinton Soeprapto menyampaikan bahwa semua ada aturan dan memediasi kekurangan para nelayan kepada Pemerintah. Nelayan di pesisir sangat jauh dan untuk dua hingga tiga bulan ke depan kami memiliki banyak kebutuhan yang harus diakomodasi.

“Sesama warga sipil harus memiliki aturan. Dari kekurangan itu kita bisa mengobati dan mensejahterakan rakyat,” ujar Tinton.

Sebelumnya, HNSI telah melakukan Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII  yang digelar sejak Senin 30 Oktober – 1 November 2023. dihadiri sekitar 30 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 250 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI.

Berdasarkan hasil musyawarah demokratis, dari dua calon, Laksamana Sumardjoni terpilih sebagai Ketua Umum HNSI Periode 2023 – 2028 mengungguli Anton Leonard.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News