BOGOR-TODAY.COM – Wakil Ketua Bidang Jasa dan Kontruksi Kadin Kabupaten Bogor, Atis Tardiana menyoroti rendahnya penawaran nilai atau harga proyek pembangunan insfrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR).
Ia pun menyampaikan masukan dan saran secara langsung dengan Plt Kepala DPUPR, apalagi ada penawaran yang turun hingga 20 persen dari nilai anggaran pagu.
“Saat ini, penyedia jasa dari luar Kabupaten Bogor banyak yang menawar nilai proyek pembangunan insfrastruktur hingga 20 persen. Akibatnya karena tidak sesuai dengan demografi dan juga Harga Prakiraan Sendiri (HPS), banyak proyek yang berpotensi molor,” ujar Atis Tardiana kepada wartawan, belum lama ini.
Akibat dari ‘perang’ harga yang tidak sehat, hanya sedikit pengusaha dari Bogor yang mendapatkan proyek pembangunan insfrastruktur di Bumi Tegar Beriman.
Wakil Ketua Bidang Sertifikasi dan Layak Fungsi Kadin Kabupatsen Bogor Masington Pangaribuan mengatakan akibat 80 persen proyek pembangunan insfrastruktur yang dimenangkan pengusaha luar Bogor, ia pun siap menerima aduan masyarakat.
Saya siap menerima aduan masyarakat, karena menyikapi permasalahan diatas atau yang utama potensi proyek pembangunan insfrastruktur yang molor,” kata Masington Pangaribuan.
Ketua Kadin Kabupaten Bogor Shinta Dhec Checawati melanjutkan sebagai mitra Pemkab Bogor dan sebagai Induk organisasi yang menaungi asosiasi kontraktor, ia dan jajaran akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemkab Bogor melalui SKPD terkait agar tahun depan keadaan ini tidak terjadi lagi.
Komunikasi dan kordinasi ini penting dilakukan karena bagaimanapun penentu kebijakannya adalah Pemkab Bogor,” lanjut Sintha Dhec Checawati. ***
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















