BOGOR-TODAY.COM – Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menugaskan Pemkot Bogor untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat dan pengusaha yang ingin membuka usaha di kota Bogor.
Hal tersebut disampaikan Dedie Rachim dalam Rakor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam perumusan perwali yang diadakan di Hotel D’anaya, Kamis (7/12/2023).
Dedie Rachim mengatakan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melihat potensi yang ada untuk Kota Bogor, yang diketahui karena Kota Bogor tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA), oleh karena itu jika ada kemungkinan harus segera ditindaklanjuti.
“Karena itu, Kota Bogor harus ramah perihal pelayanan dan pengurus izin tentunya. Terutama izin berusaha, karena sumber PAD Kota Bogor dari pajak usaha dan sebagainya,” ungkap Dedie.
Dedie memaparkan, dirinya menitipkan pesan agar permudah pengurusan izin bagi yang ingin berusaha di Kota Bogor. Jangan sampai terjadi seperti kasus Mie Gacoan, yang pengurusannya lama dan akhir buka dahulu.
“Ya, jangan sampai nanti mendingan minta maaf dibandingkan meminta izin. Jangan sampai pengurusan izin cukup lama dan akhirnya buka dahulu mereka. Tujuannya juga bagus, yaitu membuka lapangan kerja,” paparnya.
“Jadi bapak-bapak Aparatut Sipil Negara (ASN) ini adalah orang-orang terpilih, maka dari itu pesan saya itu tadi. Karena masyarakat masih banyak yang membutuhkan pekerjaan dan Pemkot Bogor butuh untuk PAD,” tambah Dedie.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hanafi mengatakan, saat ini pemerintah daerah sudah menyiapkan target pendapatan dan anggaran. Maka pendapatan diberikan langsung ke belanja, dari rincian pendapatannya kurang lebih hanya 45 persen dari pendapatan.
“Artinya masih lebih banyak dana transfer atau bagi hasil dari pemerintah pusat kepada kami. Nah, PAD yang sudah kami tetapkan itu terdiri dari pajak dan retribusi. Harapan kami SKPD yang incomer, jeli bisa melihat potensi pendapatan baik dari retribusi maupun pajak. Sehingga dirumuskan menjadi perencanaan pendapatan,” ungkap Hanafi.
Hanafi menjelaskan, meski semua dilakukan pada tahun buku berjalan, untuk tahun depan ia mencari potensi baru. Namun karena sudah diatur peraturannya, bukan berarti mengancam masyarakat, sudah ada dan dimaksimalkan oleh SKPD incomer. Kemudian dipantau di lapangan dan disesuaikan oleh Bapenda Kota Bogor dengan penilaian triwulan.
“Paling tidak kelemahan kami terjawab. Sementara potensi daerah kami biasa saja, tidak punya SDA. Jadi kalau tidak berinovasi akan kerepotan,” papar Hanafi.
Hanafi menjelaskan, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebut bahwa tetangga Kota Bogor luarbiasa, ia memberikan ruang untuk mempermudah perizinan sehingga efek positif nya kepada pendapatan.
“Jadi intinya kami harus kencangkan ikat pinggang, koordinasi aktif, leading sektor dari Bapenda sebagai koordinator. Sehingga apa yang kami targetkan program akan berjalan,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana melalui Kabid penetapan dan pengolahan data, Christina Ari Setiyaningsih memaparkan, tahun 2024 target PAD sekitar Rp1,4 triliun dan itu harus terealisasi, karena pendapatan itu sudah langsung dengan belanja.
“Jadi setiap hari di monitor oleh Bependa dengan ditarget per triwulan. Mudah-mudahan tercapai, tidak lain budaya bekerjanya harus berubah. Semoga SKPD incomer bisa lebih maksimal lagi. Kami siap bersama-sama menggenjot PAD,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Bagi Halaman
