BOGOR-TODAY.COM – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan alokasi pendidikan bagi tenaga pendidikan terkait dampak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita meminta kepada Pemerintah agar secara nasional alokasi anggaran pendidikan itu jangan dianggap sebagai invensasi sesaat tetapi harus dianggap sebagai invensasi jangka panjang,” kata Plt Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Barkeh, saat hadir di diskusi publik JJB di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (24/1/2024).
Ia pun mengatakan dalam cakupan anggaran, pendidikan seharusnya didukung melalui ketersediaan tenaga pendidikan yang menjadikan guru berkualitas dalam jangka waktu kedepan.
“Nah dengan meter cukupan anggaran itu, pendidikan yang baik harus didukung ketersediaan guru dengan guru yang berkualitas. Bahkan juga dengan sarana dan prasarana yang baik, sehingga itu sangat berkaitan dengan anggaran dan sebagainya,” jelasnya.
Meskipun begitu, menurutnya permasalahan tenaga pendidikan bukan hanya di Kabupaten Bogor yang mengalami kekurangan malu kan secara global juga berpengaruh atau seluruh Indonesia.
“Tetapi solusi pemerintah sementara serupa dengan pengangkatan pppk. Tapi menurut saya itu tidak 100 persen menjawab masalah, salah satu contoh kabupaten bogor boleh dikatakan sebagai penyediaan anggaran pppk terbesar dan itu terbukti untuk tahun ini saja 2.900-an lebih pengangkatan pppk. Tetapi hanya ada yang mengikuti test 2023 dan itu pun ada sebanyak 2.303 yang sudah lulus passing gradenya dan penempatannya pun terbatas atau belum ditepatkan,” ungkapnya.
Barkeh mengkhawatirkan pada tahun 2024 akan mencoba test ulang kembali, padahal para tenaga pendidik tersebut sudah dinyatakan sebagai lulus passing grade, sehingga mereka mengusulkan agar diperjuangkan oleh PGRI.
“Minimal bisa mengurangi dan secara umumnya pengurus besar bahwa memperjuangkan seruan dengan mendesak kepada pemerintah dari pusat sampai ke daerah tentang go pabrik pan to endocetion, jadi anggaran pendidikan itu jangan dianggap beban,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Bagi Halaman
