BOGOR-TODAY.COM – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja khusus dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Selasa (26/3/2024). Rapat tersebut beragendakan evaluasi terhadap program mitigasi dan penanganan serta pemulihan pasca bencana di Kota Bogor.
Berdasarkan hasil rapat, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menilai penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Bogor sudah maksimal.
Hanya saja, persoalan mitigasi harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan unsur masyarakat. Salah satunya, dengan memaksimalkan kehadiran Relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) yang ada di tingkat kelurahan.
Kehadiran F-PRB, harus.lebih dimaksimalkan sebagai bukti peran aktif masyarakat pada penanggulan bencana. Dengan, kehadiran para relawan diharapkan menjadi bukti nyata masyarakat ikut berkontribusi dan mendukung program kelurahan tanggap bencana. Yang bertugas, dalam mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kita harapkan, peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Karena, kalau hanya mengandalkan BPBD terlalu berat karena keterbatasan anggota,” ujar pria yang akrab disapa ASB.
Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor, sampai saat ini baru ada 23 kelurahan tangguh bencana yang terbentuk. Dan, sudah memiliki 15 anggota di masing-masing kelurahan. Dari hasil evaluasi pada saat rapat dengar pendapat yang juga dihadiri oleh pengurus F-PRB. Mereka, mengaku belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemkot Bogor.
Terutama, terkait dengan suporting anggaran. Belum lagi, Sampai saat ini, SK pembentukan yang belum dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Sehingga, DPRD Kota Bogor meminta agar BPBD Kota Bogor ikut memfasilitasi agar pemerintahan Kota Bogor segera mengeluarkan SK untuk seluruh relawan F-PRB di Kota Bogor.
