Hal yang tak kalah penting dan terkadang dilupakan, yakni pencegahan pelanggaran pemilu. Ia pun meminta agar semua juga fokus untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pemilu. Melakukan koordinasikan dengan semua stakeholders terkait.
Pasalnya, semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan, maka akan semakin kecil celah potensi pelanggaran pemilu. Ketiga, turut mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
“Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Bogor di pilkada serentak nanti. Kami telah membentuk Desk Pilkada sebagai wadah bagi semua stakeholder menindaklanjuti hal-hal yang perlu dibahas di tingkat kota,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna mengatakan, ia memastikan 18 anggota panwascam yang dilantik dan disumpah ini tidak terafiliasi dengan kelompok manapun. Serta menjamin netralitas dan profesionalisme dari panwascam di Pilkada Kota Bogor mendatang. Jika nanti ditemukan pelanggaran kode etik pada panwascam, pihaknya tidak segan untuk memberikan saksi sesuai dengan peraturan di Bawaslu.
“Jadi 18 anggota Panwascam ini, 10 orangnya merupakan panwascam saat pilpres, sementara 8 orang lagi merupakan panwas kelurahan yang naik menjadi panwascam,” kata dia.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
