Ketiga, belum adanya sistem untuk menjamin integritas jabatan Menteri. Selama ini yang sering dijadikan tolok ukur adalah kemampuan profesional dan kedekatan koalisi politik.
Kecenderungan tersebut bisa jadi dilandasi oleh asumsi bahwa ketika seseorang profesional dan berkiprah di politik mungkin sudah tidak ada masalah dengan integritas. Tetapi faktanya sering menjadi masalah.
Untuk mengatasi akar masalah tersebut diperlukan pendekatan preventif yang lebih sistemik. Pertama, rekruitmen menteri berbasis integritas.
Pendekatan ini dapat dilakukan antara lain dengan menggandeng KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kedua Lembaga tersebut dapat membantu Presiden dalam melakukan pengecekan rekam jejak serta kewajaran transaksi dan kekayaan calon Menteri sehingga kandidat Menteri betul-betul dapat terjamin integritasnya.
Pendekatan ini sudah pernah dilakukan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 di era Kabinet Kerja dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Namun pada masa jabatan keduanya tidak menerapkan pendekatan tersebut.
Oleh karena itu, untuk membangkitkan Kembali spirit integritas maka pendekatan ini perlu dilakukan kembali presiden terpilih Prabowo.
Namun demikian, rekruitmen berbasis integritas saja tidak cukup. Kekuasaan yang diterima seorang Menteri dapat saja membuat yang bersangkutan tergoda melakukan korupsi.
Pada masa periode Kabinet Kerja membuktikan adanya dua Menteri yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu Menteri Sosial, Idrus Marham dan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Imam Nahrawi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang kedua yaitu pemberlakuan kode etik menteri.
Kode etik ini diperlukan untuk mengawal perilaku para Menteri agar selalu dalam rel integritas.
Pendekatan tersebut telah diterapkan antara lain di salah satu negara maju yang menganut common law system yaitu Inggris. Kode etik Menteri yang di Inggris diistilahkan dengan the Ministrial Code merupakan standar perilaku dan tugas Menteri.
Kode etik ini merefleksikan bukan hanya komitmen yang tinggi tetapi tindakan nyata pemjaminan integritas Menteri. Sebagaimana di dalam Ministrial Code (2022), Perdana Menteri
Rishi Sunak menggarisbawahi bahwa seiring dengan pelaksanaan tugas cabinet siang dan malam mereka juga menegakkan Prinsip-prinsip Kehidupan Publik (Principles odf Public Life) untuk menjamin integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.
Penerapan kode etik tersebut terus dievaluasi dan diupdate dari waktu ke waktu sehingga dari satu rejim pemerintahan ke pemerintahan lainnya terus terkawal integritasnya. Praktik baik kode etik Menteri tersebut semakin menguatkan urgensi penerapannya di Indonesia .
Sebagai penutup, tentu saja pemerintahan baru melahirkan asa baru. Untuk menjaga asa tersebut perlu dipastikan bahwa pemain utama dalam kabinet betul betul sejalan dengan nilai integritas karena integritas menjadi salah satu fondasi utama dalam pemerintahan baru. Sejalan dengan itu, Dwight D.
Eisenhower memposisikan integritas sebagai supremasi kualitas dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, rekruitmen Menteri berbasis integritas dan penerapan kode etik menteri dapat menjadi salah satu jalan penting menggaransi integritas jabatan menteri dalam pemerintahan baru.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
