SEMAKIN JAUH INDONESIA DARI DEMOKRASI PANCASILA

Oleh Heru B Setyawan (Pemerhati & Aktivis Pendidikan)

SEMAKIN jauh Indonesia dari demokrasi Pancasila begitu judul opini dari penulis kali ini di media kesayangan kita Bogor Today. Demokrasi lahir sebagai bentuk kritik terhadap kekurangan dari sistem kekuasaan  kerajaan (Monarki) yang bersifat keturunan, atau sekarang lagi ngetren dengan istilah rejim dinasti. Maka tidak heran sebagian besar negara di dunia ini memakai sistem demokrasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh.

Nah jika kita jujur demokrasi yang berjalan di Indonesia, jelas secara terang benderang jauh dari demokrasi Pancasila. Bagaimana tidak, kehidupan para penyelenggara negara dan sebagian besar rakyat Indonesia jauh dari pengamalan sila-sila Pancasila.

Sila ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, harusnya bangsa Indonesia itu religius, tapi nyatanya banyak politikus, pejabat negara, kepala daerah, oligarki bahkan menteri yang terlibat kasus korupsi. Bahkan kuota ibadah hajipun diembat oleh Kemenag.

Harusnya masjid itu penuh jamaah tiap shalat wajib 5 kali sehari, tapi nyatanya masjid penuh tiap shalat jumat dan shalat 2 hari raya saja. Harusnya muslimah itu menutup auratnya dengan hijab, tapi nyatanya masih banyak muslimah yang berpenampilan sexy.

Sila ke 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab, harusnya kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), tapi nyatanya masih banyak kasus HAM yang belum terungkap dengan jelas sampai sekarang. Seperti kasus penculikan 13 aktivis, kasus Marsinah, kasus Munir, kasus Kanjuruhan, kasus KM 50.

Sila ke 3 Persatuan Indonesia, harusnya persatuan demi NKRI itu lebih penting dari pada kepentingan Parpol, suku, daerah, golongan, komunitas, club dan sekolah. Tapi nyatanya terjadi beda pendapat bahkan tawuran karena beda Parpol, suku, daerah, golongan, komunitas, club dan sekolah.

Sila ke 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, harusnya para pemimpin bangsa itu orangnya merakyat, bijaksana dan negarawan, tapi nyatanya banyak pemimpin baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang bertolak dari ketiga karakter tersebut. Sementara masyarakat kita semakin pragmatis dalam hidup sehari-hari.

Sila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harusnya Indonesia itu rakyatnya makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial, tapi nyatanya baru sedikit yang merasakan hal tersebut. Masih banyak saudara kita yang belum beruntung, sehingga untuk menyambung hidup terpaksa menjadi pengamen, pengemis, badut di pinggir jalan.

Ayo  belum terlambat untuk mengamalkan sila-sila Pancasila, sehingga secara otomatis kita kembali ke demokrasi Pancasila. Jayalah Indonesiaku.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News