“Jadi kita harus mulai dari pemerataan pembangunan sekolah yang diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelas Dea.
Terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, Dea menitikberatkan fokus anggaran untuk biaya operasional Posyandu, Puskesmas dan UPTD PPA.
Sehingga predikat Kota Layak Anak (KLA) dan visi Kota Ramah Keluarga bisa dirasakan program dan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita ada beberapa Perda yang sudah diterbitkan terkait Kota Layak Anak dan sekarang kita akan fokus ke pembahasan Raperda tentang Perlindungan Perempuan. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi warga,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
