Bawaslu Ajak Masyarakat Adat Kampung Urug Awasi Kecurangan Pilkada 2024

BOGORTODAY. COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Bogor mengajak masyarakat adat Kampung Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor untuk membantu mengawasi kecurangan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dalam tahapan proses pilkada 2024.

“Sosialisasi ini merupakan bagian dari amanat undang-undang tentang partisipasi pengawasan pemilu oleh masyarakat,” ujar Nuryamah, Selasa (17/9/2024).

Selain itu, Nuryamah mengatakan bahwa pihaknya juga memperkenalkan enam program untuk pengawasan partisipatif masyarakat terhadap tahapan proses pemilu.

Adapun enam program yang disosialisasikan kepada masyarakat, yaitu pojok pengawasan, forum warga, kampung pengawasan partisipatif, pendidikan pengawasan di perguruan tinggi, dan komunitas digital jarimu awasi pemilu.

“Ini adalah bentuk kepedulian kita untuk memastikan Pilkada berjalan jujur dan adil,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan tahapan proses pilkada sangat dibutuhkan, dan ia pun berharap bahwa masyarakat adat Kampung Urug bisa menjadi contoh untuk desa – desa yang lainnya.

“Kampung Urug Desa Urug Sukajaya dipilih tidak hanya karena adatnya tetapi juga karena komitmen warganya untuk terlibat aktif dalam pengawasan pilkada 2024,” jelas Nury.

Sementara itu Kordiv P2HM Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin memaparkan bahwa sosialisasi pengawasan untuk pilkada adalah hal yang penting untuk dilakukan demi menghilangkan kecurangan yang akan terjadi dalam pilkada 2024.

“Sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan Pilkada 2024, karena dengan terlibatnya masyarakat dalam mengawasi pilkada, maka Pilkada akan semakin berkualitas” ucap Burhan

Burhan menambahkan bahwa warga Kampung Urug siap untuk berkomitmen untuk menjadi pengawas partisipatif dengan melaporkan setiap pelanggaran dalam pilkada 2024.

“Termasuk politik uang dengan di tandai oleh pembacaan bersama deklasari kampung pengawasan dan komitment masyarakat dalam mengawal Pilkada,” tutupnya. (cr2)

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News