4 Tahun Menunggu Hak, Korban Bencana Alam Sukajaya Bogor Berjuang Dapatkan Air Bersih dan Sarana MCK

BOGORTODAY.COM – Korban bencana alam beberapa tahun lalu yang telah melanda Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor masih membutuhkan perhatian.

Pasalnya, sudah empat tahun lamanya penduduk terdampak bencana alam belum mendapatkan haknya dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan bahkan masyarakat setempat masih bergelut dengan ketiadaan air bersih dan fasilitas pendukung yang memadai.

Kepala Desa Cileuksa, Apih Ujang mengatakan, perhatian harus diberikan pada Fasos-Fasum, mulai dari prasarana, sarana dan utilitas (PSU), baru kemudian kebutuhan perubahan mendesak yang masuk dalam daftar prioritas, seperti sarana air bersih dan fasilitas untuk beribadah, termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU)

“Ini menjadi kebutuhan hari ini jangan sampai warga pindah mengisi huntap, karena mereka itu ke bingungan, karena tidak ada sarana air bersih termasuk saluran PSU, sebab hal itu menjadi salah satu kerawanan warga dan harus cari air bersih kemana melihat kondisi ancaman serta kesehatan para warga,” ungkapnya, Minggu (22/09/24).

Menurut Apih Ujang, warga yang tinggal di huntap ktersebut selama ini tidak memiliki fasilitas yang memadai, bahkan kesulitan mendapatkan air bersih.

“Tahun 2025 harapan kami dari pemerintahan desa bagi warga yang terdampak bencana, lanjutan kekurangan yang sudah dibangun tahun 2024 dan sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, korban bencana alam yang ada di Desa Cileuksa sebanyak 1.174 kartu keluarga dan baru terbangun huntap sebanyak 558, yang artinya masih banyak korban bencana alam belum memiliki tempat tinggal.

“Bencana itu bukan hanya sudah terealisasi atau yang terbangun tapi masih ada kekurangannya, kekurangan itu yang dari data base DKPP itu hasil dari verivikasi. Karena dari awal itu sudah mengusulkan dengan data base yang ada sesuai dengan warga korban bencana alam,” paparnya.

Lebih lanjut, ia juga menuturkan, masih banyak warganya yang masih bertahan di huntara dan menetap di kediaman sanak saudaranya.

“Saat ini warga masih tinggal di huntara dan di rumah tunggu hasil swadaya,” tuturnya.

Kepala Bidang Perumahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Iin Kamaluddin mengatakan, kalau bicara perencanaan secara teknokratik istilahnya pihaknya sudah mempunyai rencana besar tapi bagaimana penuntasan seluruh huntap termasuk fasilitas pendukung lagi-lagi DKPP secara teknokratik sudah direncanakan.

“Tinggal kita menunggu kebijakan penentu kebijaksanaannya tentu kaitan dengan Anggaran ada pada banggar. Mereka yang akan menganalisa seberapa urgennya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, karena pembangunan tidak hanya huntap saja, dengan anggaran yang terbatas tentu dipilah dan dipilih oleh pemangku kebijakan.

“Saya yakin secara komitmennya sudah terbukti mulai kita kejar yang ketertinggalan yang kemarin yang sempat tidak dilaksanakan sekarang sudah mulai jalan,” tuturnya.

Ia mengatakan, berdasarkan usulan tahun 2020 ada sekitar 5.700. Namun yang terverifikasi sekitar 4.700, sekarang sudah terbangun 3.700 jadi kurang lebih 1000 huntap yang belum terbangunkan.

“Hanya saja untuk huntap ini karena memang jumlahnya sangat besar tahun lalu saja hampir 200 miliar tentu kita harus aga bersabar lagi mengingat kebutuhan tentang anggaran pembangunan tentunya dibagi-bagi ke dinas lainnya,” tuntasnya. (Dres)

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News