Terkait dengan RAPBD 2025, Subhan menitikberatkan perihal peningkatan pendapatan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan anggaran untuk dialokasikan ke pos anggaran darurat yang belum terlihat kebutuhan penganggarannya.
“Pendapatan daerah harus ditingkatkan secara ketat dengan cara pengawasan terhadap potensi kebocoran dan penyimpangan anggaran daerah terhadap potensi masukan daerah pada sektor retribusi dan pajak daerah,” kata Subhan.
Menanggapi PU Fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor, Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyampaikan bahwa defisit pada APBD Kota Bogor 2025 dimana Belanja Daerah lebih besar daripada Pendapatan Daerah akan diimbangi dengan Pembiayaan Daerah sehingga SILPA bernilai Rp0.
Kemudian, perihal usulan kenaikan anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial, kami memandang bahwa alokasi penganggaran tersebut perlu dikaji ulang, khususnya dari persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
“Untuk Belanja Hibah pada tahun 2024 dialokasikan tinggi sehubungan dengan adanya hibah untuk penyelenggaraan PILKADA yang diamanatkan oleh peraturan untuk KPU dan Bawaslu serta untuk hibah pengamanan PILKADA. Untuk Belanja Bantuan Sosial, Tahun 2024, Kota Bogor mendapatkan alokasi Insentif Fiskal yang salah satunya ditujukan untuk pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Kemudian terkait dengan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan, Hery menegaskan berdasarkan hitungan Pemerintah Kota Bogor, alokasi anggaran sudah mencapai 22,31 persen. Ia pun menekankan bahwa Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen.
“Untuk diingat penyampaian RAPBD 2025 belum memasukan alokasi transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana salah satunya adalah DAK Non Fisik Belanja Operasional Sekolah untuk SD dan SMP. Juga DAK Non Fisik Belanja Operasional Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini,” tegasnya.
Berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan berupa pembayaran cicilan utang penerusan pinjaman dari wold bank ke Perumda Tirta Pakuan dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hery menyampaikan Pemkot Bogor selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan meliputi penjadwalan dan informasi besaran cicilan utang yang harus dibayarkan.
“Pada prinsipnya Pemda Kota Bogor berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan masyarakat kurang mampu, pemberdayaan kaum perempuan serta memprioritaskan juga hal-hal berkaitan dengan kebersihan, penataan transportasi serta fasilitas dan utilitas perkotaan,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
