“Sebagian besar laboratorium teregistrasi ada di Sumatra dan Jawa, sementara di Kalimantan hanya sedikit dan di Papua hanya ada satu laboratorium lingkungan teregistrasi. Ini jadi masalah karena provinsi-provinsi tersebut memiliki tugas mengukur indeks kualitas lingkungan seperti kualitas udara, air, dan laut,” jelas Ary.
Ia menjelaskan, bahwa laboratorium yang belum teregistrasi tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga hasil uji mereka tidak dapat dijadikan dasar untuk dokumen lingkungan, pelaporan, atau penegakan hukum. Hal ini kerap memaksa pihak-pihak di luar Jawa melakukan uji di laboratorium Jawa, yang berdampak pada efisiensi dan akurasi pengambilan data.
Ia juga menegaskan pentingnya upaya untuk mendorong lebih banyak laboratorium terakreditasi agar dapat teregistrasi di KLH.
“Menteri Lingkungan Hidup berharap, setidaknya separuh dari jumlah laboratorium tersebut bisa teregistrasi dalam waktu satu tahun. Namun, kita harus teliti lagi jenis laboratorium yang ada, baik lingkungan, kesehatan, maupun pertanian,” tegasnya.
Ia menambahkan, pentingnya pengawasan dan penegakan hukum berbasis bukti dari hasil laboratorium yang teregistrasi.
“Kedepannya, KLH harus bisa melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap kerja-kerja laboratorium, baik di daerah maupun swasta,” tutupnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
