Polisi Korea Selatan Selidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas Dugaan “Pemberontakan” Terkait Deklarasi Darurat Militer

BOGORTODAY.COM – Polisi Korea Selatan telah memulai penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol terkait dugaan “pemberontakan” setelah pernyataannya yang mengejutkan mengenai darurat militer pada Selasa (3/12).

Keputusan mendadak ini merupakan deklarasi darurat militer pertama dalam hampir 50 tahun, yang kemudian dibatalkan setelah mendapat penolakan dari parlemen.

Woo Jong-soo, Kepala Markas Besar Investigasi Nasional di Badan Kepolisian Nasional, mengungkapkan kepada anggota parlemen bahwa penyelidikan atas dugaan tersebut tengah berlangsung.

Polisi juga telah diberi perintah untuk memberlakukan larangan perjalanan darurat terhadap Kim Yong-hyun, Menteri Pertahanan yang mengundurkan diri setelah pernyataan kontroversial Presiden Yoon Suk Yeol.

Kim Yong-hyun, dalam keterangannya yang dilansir oleh Yonhap News Agency pada Rabu (4/12), menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas kekacauan yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer tersebut.

“Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada Presiden dan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang disebabkan oleh darurat militer,” kata Kim, yang dituding sebagai pihak yang mendukung Yoon untuk mengumumkan status darurat militer.

Setelah keputusan tersebut, parlemen Korea Selatan mengadakan rapat darurat dan memutuskan untuk membatalkan status darurat militer pada Rabu dini hari. Kim menyampaikan permintaan maaf dan mengungkapkan bahwa masyarakat kini bisa melanjutkan kehidupan normal mereka.

“Darurat militer telah dicabut, dan masyarakat memulihkan kehidupan sehari-hari mereka, namun situasi politik dan keamanan dalam negeri tidak mudah,” katanya.

Kendati demikian, meskipun darurat militer dicabut, situasi politik di Korea Selatan masih diliputi ketidakpastian. Kim menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan akan terus mengambil langkah tegas untuk memastikan operasi pertahanan berjalan stabil dan tanpa gangguan lebih lanjut.

Sementara itu, ketegangan politik semakin memanas dengan rencana pemungutan suara di parlemen mengenai usulan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Pemungutan suara tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu sekitar pukul 19:00 waktu setempat.

Anggota parlemen oposisi, Jo Seoung-lae, mengkonfirmasi kepada wartawan bahwa pemungutan suara untuk memutuskan nasib Presiden Yoon akan digelar pada waktu tersebut.

Penyelidikan ini menjadi bagian dari perdebatan yang semakin sengit tentang bagaimana pemerintah menangani situasi darurat yang terjadi di negara itu, serta respons politik terhadap keputusan yang mendalam dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News