PPP Bahas Pengunduran Diri Presiden Yoon Suk Yeol Usai Drama Darurat Militer

BOGORTODAY.COM – Partai berkuasa Korea Selatan, People Power Party (PPP), kini tengah membahas kemungkinan pengunduran diri Presiden Yoon Suk Yeol setelah memicu krisis politik akibat pemberlakuan darurat militer pada awal Desember 2024.

Ketua satgas yang mengurusi pengunduran diri presiden, Lee Yang Soo, mengungkapkan bahwa tim yang dibentuk PPP pada 9 Desember 2024 telah mengusulkan agar Yoon mundur pada Februari atau Maret 2025. Mereka juga mengusulkan agar pemilu diadakan pada April 2025, dua bulan setelah pengunduran diri Yoon.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa (10/12), Lee menjelaskan bahwa meskipun pembahasan pengunduran diri ini sudah dimulai, partai belum mencapai kesimpulan final. Rencana ini masih akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan dengan anggota parlemen PPP yang dijadwalkan pada sore hari itu.

“Kami belum mencapai kesimpulan di seluruh partai dan akan mengadakan pertemuan lagi dengan semua anggota Parlemen pada sore hari untuk membahas rencana itu,” ujar Lee kepada awak media.

Meskipun menurut jadwal Yoon seharusnya masih menjabat hingga 2027, situasi politik di Korea Selatan menjadi semakin gonjang-ganjing setelah Yoon mengeluarkan keputusan darurat militer pada 3 Desember 2024.

Keputusan tersebut menimbulkan penolakan keras dari parlemen dan masyarakat, yang kemudian memicu ketegangan politik yang semakin meningkat.

Dalam upaya meredakan ketegangan, legislator menggelar pleno luar biasa untuk membahas kebijakan darurat militer tersebut, yang akhirnya ditolak oleh parlemen.

Tak lama setelah itu, Yoon mencabut keputusan darurat militer tersebut, namun kemarahan masyarakat tidak langsung mereda. Warga Korea Selatan mulai menyerukan agar Yoon mundur dari jabatannya, menyalahkan kebijakan tersebut sebagai pemicu kekacauan dan ketidakstabilan.

Sementara itu, partai oposisi yang menguasai parlemen mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon. Namun, upaya tersebut gagal setelah PPP memilih untuk walk out, sehingga pemungutan suara tidak mencapai ambang batas yang diperlukan untuk memakzulkan presiden.

Presiden Yoon Suk Yeol kini juga menghadapi ancaman serius terkait tuduhan pengkhianatan terhadap negara, yang berhubungan dengan kebijakan darurat militer yang dikeluarkannya. Dalam kasus ini, Yoon dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup jika terbukti bersalah.

Polemik ini mengundang perhatian luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional, yang mengawasi perkembangan situasi politik di Korea Selatan.

Seiring dengan rencana pengunduran dirinya yang tengah dibahas, nasib politik Yoon Suk Yeol akan sangat bergantung pada perkembangan pertemuan-pertemuan politik dan keputusan akhir dari PPP serta parlemen.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News