BOGORTODAY.COM – Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyelaraskan program prioritas bidang pendidikan dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan oleh Atip saat forum diskusi Arah Kebijakan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan bersama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat di Oakwood Merdeka Bandung, pada Senin (23/12/2024).
Diskusi ini juga dihadiri oleh seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Pendidikan se-Jawa Barat, termasuk Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Irwan Riyanto.
Enam program prioritas itu di antaranya: pertama, penguatan pendidikan karakter; kedua, penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Yang paling penting juga adalah wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan.
“Serta pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, serta pembangunan bahasa dan sastra,” jelas Wamen.
Wamen juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah menghadapi beberapa tantangan. Pertama, soal kualitas guru. Masih diperlukan peningkatan kualitas guru, baik dari segi kompetensi pedagogik maupun profesionalisme,” katanya di hadapan para peserta.
Yang kedua, lanjut Wamen, adalah akses ke sekolah-sekolah. Faktanya, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil dan masyarakat marginal.
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















