BOGORTODAY.COM – Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor menyelenggarakan konsultasi publik Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 2019-2039, pada Rabu (8/1/2025) di IPB International Convention Center (IICC) Botani, Kota Bogor.
Acara dihadiri oleh Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari yang juga sebagai keynote speaker publik review RISPAM Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
Hery menuturkan, perlu disampaikan bahwa air dapat mempengaruhi tatanan sosial, ekonomi dan politik di suatu wilayah, yang berdampak pada pemilihan walikota dan bahkan hak asasi manusia.
“Ya, oleh karenanya tentu harus dikelola secara profesional, atau berkelanjutan untuk menunjang itu semua. Membangun infrastruktur yang kuat untuk ketersediaan air minum ini,” ungkap Hery.
Oleh karena itu, pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kota dan kabupaten, bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan air minum secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, terkait dengan kemiskinan dan kesehatan melalui swasembada air.
“Menegaskan kembali pentingnya penyediaan air minum menekankan pada perencanaan kelembagaan, pendanaan, dan prioritas daerah. Kepedulian bersama harus diprioritaskan, termasuk pendanaan air minum,” jelas Hery.
Sementara, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Rino Indira Gusniawan, melalui Direktur Umum (Dirum) H. Rivelino Rizky menjelaskan, kegiatan hari ini adalah review rencana induk sistem penyediaan air minum tahun 2019-2039, artinya sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun rencana kegiatan di sini. Pada praktiknya, rencana kegiatan sudah ada, ini hanya review saja.
“Review ini dilakukan setiap 5 tahun sekali, saat ini sedang dilakukan peninjauan untuk tahun 2019-2024. Pemerintah Kota Bogor, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memberikan dukungan kepada Perumda Tirta Pakuan untuk berjalan,” jelasnya.
Menurut Rivelino, sumber mata air Perumda Tirta Pakuan 87 persen berasal dari sungai Cisadane dan Ciliwung, dan 13 persen berasal dari mata air.
“Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan support. Kemudian terkait dengan alternatif pembiayaan. Dari total rencana selama 20 tahun ke depan, itu membutuhkan biaya. Tidak mungkin semuanya dibebankan ke kami,” tuturnya.
Rivelino mengatakan, perubahan menjadi Perseroda atau Perumda membutuhkan kajian. Jajaran direksi siap memberikan manfaat dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bogor.
“Tentunya dari sebelumnya dari PDAM jadi perumda, kan kita memberikan pelayanan juga. Dan perseroda juga tetap memberikan pelayanan, hanya mungkin prosesnya akan lebih cepat,” ujar Rivelino.
Ditempat yang sama, Direktur Teknik (Dirtek) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Ardani Yusuf mengatakan, jadi dalam hal ini, pendanaan proyek ini 51 persen berasal dari Tirta Pakuan, dan sisanya 49 perseb berasal dari Cipta Karya, Kementerian PUPR, APBN, dan APBD.
“Mereka memiliki program 20 tahun yang membutuhkan pendanaan yang cukup, dengan mengundang mitra untuk pembiayaan alternatif dari Bank Dunia dan lembaga perbankan,” kata Ardani.
Ardani menjelaskan bahwa tujuan pemerintah Indonesia adalah meningkatkan air bersih dan air minum, yaitu 15 persen hingga tahun 2030, jadi 40 persen harus ditingkatkan.
“Inilah program-program ini yang kami sampaikan untuk mengejar target. Tentu perlu penambahan kapasitas, kemudian pelanggan, penambahan jaringan dan salah satu itu untuk penurunan pilihan lain juga, yaitu untuk penambah idle capacity,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau Whatsapp Channel
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
